Gonjang ganjing di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bekasi ternya juga berakhir, kendati telah dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Kali ini kubu yang disingkirkan lewat musdalub, yaitu H. Achdar dan Neneng ganti menggugat. Mereka menganggap musdalub yang digelar DPD Partai Golkar Jawa Barat pada 9 April 2006 lalu tiu tidak sah. Kubu Achdar – Neneng tak hanya sekedar menggertak. Pada awal minggu ke dua bulan Mei ini mereka secara resmi mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan minggu ke tiga Mei ini, rencananya Pengadilan Negeri Bekasi akan menggelar sidang gugatan tersebut.
Hal ini dungkapkan oleh Samsul Hidayat SH fungsionaris Partai Golkar dan Tim Hukum Kubu Achdar - Neneng yang berhasil dikonfirmasi, kemarin. “Gugatan ini kami arahkan kepada DPD Partai Golkar Jabar, karena penyelenggaraan musdalub kami nilai cacat hukum terutama yang menyangkut peserta. Beberapa Pengurus Kecamatan (PK) yang sudah diberhentikan ternyata masih diperkenankan mengikuti musdalub itu,''kata Samsul.
Selain itu, tambah Samsul, Ketua AMPG secara de jure dan ex oficio dijabat oleh wakil ketua bid.pemuda tetapi dalam musda tersebut diwakili oleh pihak lain, dan membiarkan kader Partai lain turut memilih. ''Serta banyak lagi hal lain yang akan kami ungkap dalam persidangan nanti, pada intinya DPD Partai Golkar Jabar telah memaksakan kehendak tanpa tahapan prosedural yang benar” demikian Samsul.
Tim Kuasa Hukum kubu Achdar – Neneng ini diketuai oleh Viktor Nadapdap SH, MH salah satu pengacara bidang politik papan atas.
Sesuai ketentuan batas waktu persidangan sampai dengan keputusan yang menyangkut gugatan politik putusannya tidak boleh melebihi 60 hari. Namun, begitu Samsul memperkirakan sidang akan berlangsung alot, pasalnya hal ini merupakan babak baru dalam percaturan internal Partai Golkar Jawa Barat yang dalam kepemimpinan Uu Rukmana dinilai telah melakukan hal-hal yang kontroversial serta merugikan keutuhan Partai Golkar.
Beberapa sumber di DPD Partai Golkar Jabar membenarkan adanya gugatan tersebut. Konon beberapa pengurus tidak menghalangi gugatan tersebut karena menilai beberapa kesalahan konstruktif telah dilakukan oleh caretaker dalam pelaksanaan musdalub tersebut.
Para pengamat politik di Bekasi mengatakan dalam situasi kejenuhan masyarakat dengan perilaku partai politik Partai Golkar Jawa Barat telah membuka peluang diintervensi aneka kepentingan eksternal yang membuat kemunduran bagi perkembangan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi. Wah, kayaknya perseteruan di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bekasi bakalan makin ramai nih..
Musdalub Golkar Bogor Segera Digelar
Sementara itu, konflik di tubuh DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor tampaknya akan segera berakhir dengan dipastikannya pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang direncanakan akan digelar oleh Tim Caretaker bentukan DPD Provinsi Jawa Barat pada akhir bulan Mei ini. Seiring dengan rencana Musdalub itu, kini bermunculan sejumlah nama yang diprediksi bakal terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor yang sebelumnya dijabat oleh HM Rusdi AS.
Nama-nama calon Ketua DPD itu sekarang sudah ramai diperbincangkan oleh para kader partai. Menariknya, ternyata nama-nama calon ketua DPD tersebut juga ada yang berasal dari kubu kontra Musdalub yang dikomandoi Rusdi dan Jonny Tambunan, yakni Mukhlis Dasuki yang saat ini menjabat Wakil Sekretaris DPD dan juga Ketua DPD SOKSI Kabupaten Bogor. Nama lainnya ialah mantan Wakil Ketua I DPD, Moch U Hasanuddin dan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Bogor, H. Djakaria.
“Mereka ini kan tokoh-tokoh senior partai yang sejak lama telah banyak berjasa mengantarkan partai ini menjadi peraih suara terbanyak di Kabupaten Bogor pada Pemilu 2004 lalu. Jadi rasanya cukup pantas mereka diusung menjadi calon ketua DPD,’’ujar seorang fungsionaris Partai Golkar setempat.
Selain ketiga nama tersebut, banyak juga kader yang menjagokan Ratu Nailamuna, salah satu politisi perempuan Golkar yang dikenal aktif memperjuangkan kesetaraan gender di Kabupaten Bogor.
Mengenai kans Wakil Ketua DPD (demisioner) Fitri Putera Nugraha yang populer dengan panggilan Nungki, sumber yang juga fungsionaris DPD Golkar ini menyebutkan, Nungki akan menjadi kuda hitam. Meski kurang diperhitungkan, Nungki bisa saja menyalip senior-seniornya dalam Musdalub nanti. Alasannya, meski tergolong muda Nungki dinilai sudah memiliki kemampuan untuk memimpin partai. Apalagi, saat ini Nungki menjabat berbagai posisi penting di banyak organisasi. “Saya melihat Nungki patut diperhitungkan, dia itu politisi muda yang potensial,” kata fungsionaris Golkar ini pada Samsul Hidayat SH, kontributor wartamerdekaonline.
Nungki yang ditemui dalam sebuah kesempatan, mengaku tidak pernah berambisi besar untuk menduduki kursi ketua DPD. Hal itu dikarenakan dia menganggap masih banyak tokoh partai yang lebih senior yang lebih pantas memimpin partai. “Saya ini apalah, masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh senior lainnya. Saya mengukur dirilah, jadi rasanya tidak sepantasnya ikut-ikutan mencalonkan diri menjadi ketua DPD,” kata politisi muda yang merupakan putra sulung Bupati Bogor Agus Utara Effendi.
Terkait dengan konflik antar elit di DPD, Wakil Ketua Fraksi di DPRD ini mengatakan DPD Jabar sudah memutuskan pembekuan DPD Kabupaten Bogor hasil Musda 2004 dan sekaligus membentuk tim caretaker yang bertugas menyelenggarakan Musdalub untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tubuh DPD Kabupaten Bogor. “Mayoritas anggota Fraksi di DPRD tidak akan menentang keputusan DPD Jabar. Sebab apa yang diputuskan DPD Jabar adalah solusi terbaik untuk mengakhiri status quo di tubuh DPD,” katanya.
