Posts

Showing posts from November, 2008

Kasi P2B Kec. Jagakarsa Elisabeth Ratu Ranteallo Pimpin Pembongkaran Bangunan Bermasalah

Image
JAKARTA-Pemberitaan tentang maraknya pelanggaran bangunan di Kecamatan Jagakarsa, Kota AdimistrasiJakarta Selatan, seperti yang dimuat di Warta Merdeka Online, kemarin, rupanya langsung mendapat tanggapan dari pihak Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Jagakarsa.

Dipimpin langsung oleh Kepala Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa Ir Elisabeth Ratu Ranteallo, para petugas dari Kecamatan Jagakarsa, kemarin, langsung melakukan pembongkaran bangunan ruko 6 unit setinggi 2 lantai yang tidak memiliki IMB di Jl Srengseng Sawah RT 01/ RW 07 No. 1.

Namun, tiga orang oknum yang mengaku wartawan sempat berusaha menghalangi petugas yang akan melakukan pembongkaran tersebut.

‘’Tolong ibu hentikan pembongkaran atau berurusan dengan saya,’’kata salah seorang oknum wartawan tersebut dengan nada mengancam seraya bertolak pinggang.

Namun Elisabeth Ratu dengan tegas terus memerintahkan anak buahnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan bermasalah tersebut. Sehingga akhirnya bangunan tersebut…

Sutiyoso: Pendidikan dan Kesehatan Gratis Harus Bisa Dirasakan Seluruh Rakyat Indonesia

Image
Oleh: Aris Kuncoro

PALEMBANG-“Apa yang menjadi modal dasar membangun tingkat kesejahteraan suatu masyarakat?” Demikian Sutiyoso mengawali pertemuannya dengan para guru wilayah Sumatera Selatan di gedung IAIN, Palembang, kemarin (25/11). Pertanyaan calon presiden 2009 ini serentak dijawab dengan koor panjang, “Pendidikan!”

Bang Yos, panggilan akrab Sutiyoso, memang tak asing dengan kehidupan para guru. Maklum, ayahandanya merupakan guru di kampung halamannya, Semarang. Sebaliknya, para guru yang telah mengetahui latar belakang Bang Yos cepat akrab dengannya.
Bagi Sutiyoso, tingkat kesejahteraan masyarakat berkolerasi lurus dengan tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat tersebut.

“Jika masyarakat pintar, otomatis pola hidup dan pola pikirnya pun menjadi lebih baik, dengan pola hidup yang semakin baik, maka tingkat pengetahuan atau kesadaran masyarakat tersebut akan kesehatan juga lebih baik,” jelasnya lagi.

Pernyataannya ini diamini oleh ratusan guru yang hadir dalam pertemuan tersebu…

Disesalkan, Maraknya Pelanggaran Bangunan di Tebet dan di Sejumlah Kec. Lain di Jaksel

JAKARTA- Pelanggaran bangunan di Jakarta Selatan makin parah saja. Selain di Kecamatan Tebet, pelanggaran bangunan juga banyak terjadi di Pancoran, Jagakarsa, dan Pesanggrahan.

Di Kecamatan Jagakarsa, misalnya. Di sini terdapat bangunan Indomaret di Jl Srengseng Sawah RT 05/07 dan ruko 6 unit RT 01/07 No. 1 Kelurahan Srengseng Sawah yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Lalu Jl Raya Lenteng Agung No 49 RT 05 RW 02, Kel. Lenteng Agung, terdapat pula gudang Aqua tanpa ijin.

Di Kecamatan Pancoran, bangunan bermasalah di Jalan Raya Pasar Minggu No. 14 A. Di lokasi ini terdapat bangunan minimarket 2 lantai di dalam areal SPBU tidak memiliki IMB. Bangunan ini sudah dalam proses pengerjaan, dan sudah dalam kondisi 80 persen selesai.Ironisnya meskipun tidak memiliki IMB, pembangunan fisik bangunan ini jalan terus tanpa ada tindakan dari pihak Seksi P2B Kecamatan Pancoran maupun Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Di Kecamatan Pesanggrahan, bangunan bermasalah terdapat…

Diduga, Terjadi Korupsi Ratusan Milyar di Kebon Binatang Ragunan

Oleh: Badar

JAKARTA - Diduga telah terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ratusan milyar rupiah pada proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2008 di Kantor Taman Margasatwa Ragunan (Kebon Binatang Ragunan) di Jakarta Selatan. Praktek KKN ini diduga telah terjadi selama bertahun-tahun, namun selalu tertutup rapat. Untuk itu, diharapkan Gubernur DKI Jakarta, Fawzi Bowo bertindak tegas terhadap jajarannya yang terlibat KKN.

Menurut Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), M. Jusuf Rizal di Jakarta , Kamis (20/11), pengadaan barang dan jasa dengan total anggaran sekitar Rp 200 milyar di Kantor Taman Margasatwa Ragunan (Kebon Binatang Ragunan) sarat dengan permainan. Bahkan yang sudah dilakukan lelang terbuka pun dapat direkayasa, sehingga pemenangnya perusahaan tertentu yang telah berkolusi.

Dugaan KKN ratusan milyar rupiah tersebut, makin kentara setelah LIRA menerima pengaduan masyarakat dalam pengadaan Kandang Burung Jalak Bali senilai Rp. 2 milyar. Dalam proses lelang pembuatan Ka…

Banyak Pelanggaran Bangunan Didiamkan, DPRD DKI Desak Kasudin P2B Jaksel Dicopot

Oleh: Badar

JAKARTA-Bangunan bermasalah di Jakarta Selatan kini makin matak. Ada kesan, pihak aparat yang berwenang, khusus Sudin P2B Jakarta tutup mata. Bahkan seperti sengaja membiarkan. Hal ini mengundang kritikan pedas dari anggota DPRD DKI Ahmad Husen Alaydrus.

Alaydrus menduga, penyebab makin suburnya bangunan bermasalah di Jakarta Selatan, karena adanya kolusi antara oknum aparat dengan pemilik bangunan. Politisi Partai Demokrat ini pun mendesak Gubernur DKI agar segera mencopot Kasudin P2B jika tak mampu menertibkan aparatnya.

Menurut Alydrus, maraknya bangunan bermasalah akan berdampak langsung terhadap fungsi Jakarta Selatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) serta daerah resapan air (DRA). “Lihat saja, dari tahun ke tahun jumlah titik banjir di Jaksel bertambah terus,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (20/11).

Selama ini, lanjut Alaydrus lagi, tindak penyegelan dan surat perintah penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat negoisasi dengan pemil…

Mess PLTU III Teluk Naga Dibakar Massa

Oleh:Aris/Slamet

PLN menuding pelakunya adalah preman. Tapi, sejumlah aparat kecamatan setempat, menyatakan aksi itu dipicu oleh pemecatan anggota Satpam yang direkrut dari desa setempat, dan tindakan Kepala Satpam PLTU III yang sering mencurigai warga secara berlebihan.



TANGERANG -Aksi kerusuhan massa kembali terjadi. Dipicu oleh kecemburuan sosial yang mendalam, ratusan warga Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu dini hari lalu (15/11), melakukan aksi massa hingga membakar mess proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) III yang berada di kampung mereka.

Aksi massa warga yang berlangsung pukul 02.00 dini hari ini, menurut sejumlah aparat desa dan kecamatan setempat sebetulnya bersifat spontan. Diduga, para pelakunya adalah warga gabungan dua kampung yaitu Kampung Lontar dan Kampung Selatip. Warga kedua kampung ini, belakangan, memang merasa kesal terhadap ulah sejumlah Satuan Pengaman (Satpam) PLTU tersebut, yang terkesan overacting dan terlalu …

Baru 69 % Bidang Tanah di DKI yang Miliki Sertifikat

Image
Oleh: Badar/Aris

JAKARTA- Kendati permasalahan atau sengketa soal pertanahan di DKI Jakarta sering muncul, tapi secara umum, tahun ini, trennya mengalami penurunan. ‘’Penyebabnya, karena kesadaran warga untuk menyertifikatkan tanahnya meningkat,’’ ujar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) DKI Muhammad Ikhsan pada acara penyerahan 550 sertifikat prona untuk warga Kelurahan Mampang, Bintaro dan Pejaten Timur, pekan lalu.

Namun begitu, masih banyak bidang tanah di DKI yang belum memiliki sertifikat. Dari total 1.550.000 bidang tanah yang ada, baru 1.088.000 bidang atau 69% yang disertifikatkan.

Pada kesempatan itu, Ikhsan meningatkan, agar warga yang bersengketa tak perlu ke pengadilan kerena BPN siap sebagai mediator. “Kalau ke pengadilan, urusan baru tuntas sampai belasan tahun. Kalau bisa berunding tentu lebih baik, “ katanya.

Ikhsan juga menjelaskan, kalau warga yang terkena prona tidak mampu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dianjurkan agar memin…

Anas Effendi Dilantik Jadi Wakil Walikota Jaksel

Image
Oleh: Badar/Aris

JAKARTA- H. M. Anas Effendi, SH, MM, dilantik sebagai Wakil Walikota Jakarta Selatan, oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pekan lalu. Pria kelahiran Jakarta, 15 April 1959 yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan ini dilantik bersama dengan delapan pejabat esselon DKI Jakarta, lainnya.

Selain Anas Effendi, para pejabat eselon yang dilantik yaitu, Paimin Napitupulu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, Achmad Ludfi sebagai Kepala Biro Administrasi Wilayah DKI, Syamsul Arfan Akilie sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Muchtar Rosjid sebagai Kepala Kantor Pengelola Teknologi Informasi Provinsi DKI, Sri Mulyorini sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah DKI, Daryati Asrining Rini sebagai Kepala UPT BLU Transjakarta Busway Dinas Perhubungan DKI, Dradjat Adhyaksa sebagai Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Dinas Perhubungan DKI dan Abdullah Husen sebagai Kepala Administrasi Kearsipan …

Sutiyoso Nilai Pemerintah Telantarkan Atambua

Oleh: Aris Kuncoro

JAKARTA- Pemerintah saat ini dinilai calon presiden Sutiyoso menelantarkan pengungsi di perbatasan Atambua NTT. Kepada sejumlah media sepulang dari Atambua, kemarin, Sutiyoso menyatakan mendapatkan beberapa masalah besar yang bisa meledak sewaktu-waktu. ”Masalah ini bisa mengancam keutuhan NKRI,” ujar Sutiyoso.

Setidaknya ada beberapa masalah di NTT yang ditemukan Sutiyoso dalam kunjungannya. Pertama, sektor pendidikan masih memprihatinkan. Pendidikan anak di tempat pengungsian masih jauh dari layak Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas.

”Masalah pendidikan di Kabupaten Belu memang cukup memprihatinkan. Terutama pendidikan anak-anak eks pengungsi. Jumlah anak-anak eks pengungsi yang mencapai sekitar 1.000 orang tidak sebanding dengan prasarana yang disiapkan,” ujar Bang Yos—panggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kedua, status pengungsi yang sudah dianggap bukan pengungsi oleh pemerintah menyebabkan bantuan dihentikan. ”Jumlah pengungs…

Warga Miskin Dapat Sertifikat Gratis

Oleh: Badar

JAKARTA-Warga miskin di Jakarta Selatan akan memperoleh sertifikat tanah gratis. Sebanyak 1000 persil tanah akan diselesaikan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sepanjang 2008 melalui program sertifikat prona.

Hal itu ditegaskan Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan Djoko Dwi Tjiptono akhir pekan lalu. Menurut dia, warga tidak mampu akan dibebaskan dari biaya dalam penyertifikatan tersebut. ”Kalau ada aparat BPN yang meminta biaya, laporkan langsung,”ujarnya.

Selain sertifikat prona, Kantor BPN jaksel juga berhasil menerapkan Standar Pelayanan Operasi Penyelesaian Pertanahan sesuai SK Kepala BPN JRI No.6/2008 11juli 2008. SK tersebut mengatur jangka waktu dan biaya pelayanan permohonan yang diajukan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap 14 jenis pelayanan. Di antaranya pengecekan sertifikat, pengalihan hak jual beli, peralihan hak hibah, peralihan hak pewarisan, peralihan hak tukar menukar, peralihan hak pembagian hak bersama, dan beberapa pelayanan lainnya.

K…