Thursday, November 27, 2008

Kasi P2B Kec. Jagakarsa Elisabeth Ratu Ranteallo Pimpin Pembongkaran Bangunan Bermasalah



JAKARTA-Pemberitaan tentang maraknya pelanggaran bangunan di Kecamatan Jagakarsa, Kota AdimistrasiJakarta Selatan, seperti yang dimuat di Warta Merdeka Online, kemarin, rupanya langsung mendapat tanggapan dari pihak Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Jagakarsa.

Dipimpin langsung oleh Kepala Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa Ir Elisabeth Ratu Ranteallo, para petugas dari Kecamatan Jagakarsa, kemarin, langsung melakukan pembongkaran bangunan ruko 6 unit setinggi 2 lantai yang tidak memiliki IMB di Jl Srengseng Sawah RT 01/ RW 07 No. 1.

Namun, tiga orang oknum yang mengaku wartawan sempat berusaha menghalangi petugas yang akan melakukan pembongkaran tersebut.

‘’Tolong ibu hentikan pembongkaran atau berurusan dengan saya,’’kata salah seorang oknum wartawan tersebut dengan nada mengancam seraya bertolak pinggang.

Namun Elisabeth Ratu dengan tegas terus memerintahkan anak buahnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan bermasalah tersebut. Sehingga akhirnya bangunan tersebut berhasil dibongkar oleh para petugas.


Usai melakukan pembongkaran, Elisabeth Ratu menyatakan, sangat menyayangkan tindakan oknum tersebut. Apalagi, di samping berusaha menghalangi petugas melakukan pembongaran, sejumlah oknum wartawan tersebut juga membawa-bawa nama lembaga KPK untuk menakut-nakuti petugas agar pembongakaran dihentikan.

Menurut sejumah warga di lokasi pembongkaran ketiga oknum yang mengaku wartawan itu berinisial TP, AU, dan N. Mereka memang sering ‘’bermain’’ dengan ‘’kasus’’ bangunan bermasalah. Modusnya, mereka sering mendatangi pemilik bangunan bermasalah, dan mengintimidasi pemilik bangunan dengan menanyakan IMB. Tak jarang pula mereka mengancam akan membongkar bangunan dengan beco bila pemilik bangunan tak memberikan sejumlah uang.

Bahkan, mereka juga berani menjamin jika memberikan uang kepada mereka, maka bangunan tersebut tak akan dbongkar. Tampaknya ketiga oknum wartawan itu hendak memperlihatkan bahwa mereka mampun menghentikan pembongkaran yang dilakukan petugas. Tapi, Kepala Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa Elisabeth Ratu rupanya tak bisa digertak begitu saja, sehingga pembongkaran tetap bisa dilaksanakan.


Sejumlah warga menyatakan salut atas ketegasan wanita kelahiran Toraja, Sulawesi Selatan, yang juga ibu dua anak itu.


Keterangan foto: Para petugas dengan dipimpin Kepala Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa membongkar bangunan bermasalah, yang kemarin diberitakan Warta Merdeka Online.

Wednesday, November 26, 2008

Sutiyoso: Pendidikan dan Kesehatan Gratis Harus Bisa Dirasakan Seluruh Rakyat Indonesia



Oleh: Aris Kuncoro

PALEMBANG-“Apa yang menjadi modal dasar membangun tingkat kesejahteraan suatu masyarakat?” Demikian Sutiyoso mengawali pertemuannya dengan para guru wilayah Sumatera Selatan di gedung IAIN, Palembang, kemarin (25/11). Pertanyaan calon presiden 2009 ini serentak dijawab dengan koor panjang, “Pendidikan!”

Bang Yos, panggilan akrab Sutiyoso, memang tak asing dengan kehidupan para guru. Maklum, ayahandanya merupakan guru di kampung halamannya, Semarang. Sebaliknya, para guru yang telah mengetahui latar belakang Bang Yos cepat akrab dengannya.
Bagi Sutiyoso, tingkat kesejahteraan masyarakat berkolerasi lurus dengan tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat tersebut.

“Jika masyarakat pintar, otomatis pola hidup dan pola pikirnya pun menjadi lebih baik, dengan pola hidup yang semakin baik, maka tingkat pengetahuan atau kesadaran masyarakat tersebut akan kesehatan juga lebih baik,” jelasnya lagi.

Pernyataannya ini diamini oleh ratusan guru yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tentunya, lanjut Sutiyoso, tak serta merta masyarakat bisa meningkatkan kesehatannya tanpa bantuan pemerintah. “Pemerintah tetap mengendalikan dan memfasilitasi sarana dan prasarananya, namun masyarakat yang pintar paling tidak mampu menyatakan pendapatnya atas standar minimum kesehatan yang berhak mereka peroleh dan wajib pemerintah sediakan,” lanjutnya lagi.

Bang Yos menyatakan, untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin banyak indikatornya. Salah satunya, melalui pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. “Saya menemukan lagi satu bukti, pemimpin yang bisa memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi masyarakatnya di kabupaten Musi Banyuasin, ternyata sekarang berhasil menjadi gubernur Sumatera Selatan, Bapak Alex Noerdin,” ungkap Bang Yos.

Hal yang sama, lanjutnya, pernah dilakukan saat dirinya memimpin ibu kota Jakarta selama 2 periode. “Maka dari itu, saya berharap dukungan dari masyarakat Sumatera Selatan, agar pendidikan dan kesehatan gratis bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” demikian Sutiyoso.


Keterangan Foto: Bang Yos saat melakukan pertemuan dengan guru-guru di Palembang.

Disesalkan, Maraknya Pelanggaran Bangunan di Tebet dan di Sejumlah Kec. Lain di Jaksel

JAKARTA- Pelanggaran bangunan di Jakarta Selatan makin parah saja. Selain di Kecamatan Tebet, pelanggaran bangunan juga banyak terjadi di Pancoran, Jagakarsa, dan Pesanggrahan.

Di Kecamatan Jagakarsa, misalnya. Di sini terdapat bangunan Indomaret di Jl Srengseng Sawah RT 05/07 dan ruko 6 unit RT 01/07 No. 1 Kelurahan Srengseng Sawah yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Lalu Jl Raya Lenteng Agung No 49 RT 05 RW 02, Kel. Lenteng Agung, terdapat pula gudang Aqua tanpa ijin.

Di Kecamatan Pancoran, bangunan bermasalah di Jalan Raya Pasar Minggu No. 14 A. Di lokasi ini terdapat bangunan minimarket 2 lantai di dalam areal SPBU tidak memiliki IMB. Bangunan ini sudah dalam proses pengerjaan, dan sudah dalam kondisi 80 persen selesai.Ironisnya meskipun tidak memiliki IMB, pembangunan fisik bangunan ini jalan terus tanpa ada tindakan dari pihak Seksi P2B Kecamatan Pancoran maupun Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Di Kecamatan Pesanggrahan, bangunan bermasalah terdapat di Jalan Deplu Raya No. 15 Kelurahan Bintaro. Di tempat ini terdapat bangunan dengan ijin rumah tinggal, tapi fisik bangunan berstruktur ruko 2 lantai, empat unit.

Sedangkan di Kecamatan Tebet, seperti diberitakan sebelumnya, berdiri gudang tanpa ijin dengan fisik pekerjaan 90 % di Jl Dr Saharjo Gang Sawo 3 No. 5, Kel Manggarai Selatan. Hasil investigasi di lapangan, diperoleh keterangan bahwa bangunan bermasalah tersebut dibekingi oknum P2B Kecamatan Tebet .

Masih di Tebet, pelanggaran bangunan juga terjadi di Jl. Tebet Raya no 14. Di sini, terdapat bangunan 3 lantai dengan struktur Ruko dengan ijin IP 1181/PIMB TGL 25 Mei 2008. Bangunan ini melakukan pelanggaran, karena tidak memiliki jarak bebas samping kiri dan kanan serta belakang. Hasil pantauan di lapangan, bangunan ini sudah disegel namun tidak dibongkar. Dalam segel tertulis tidak sesuai IMB.

Sedangkan di Kecamatan Mampang Prapatan, bangunan bermasalah ini di antaranya di Jl Kemang Timur Raya No. 17, Jl Bangka Dua, Jl Kemang Utara, Jl Kemang Selatan, Jl Kemang Dalam X/ 15D serta Jl Bangka VII. Bangunan-bangunan tersebut tidak pernah ditindak. Sehingga indikasi adanya kolusi antara pemilik bangunan dengan aparat terkait dari Sudin P2B terlihat jelas.

Yang menyedihkan lagi, hampir semua bangunan itu sudah mencapai tahap pembangunan 60%. Pelanggarannya juga beragam, mulai dari melanggar garis sepadan bangunan (GSB), rencana jalan, dan malah ada yang memakai ijin mendirikan bangunan (IMB ) bodong. Seperti diketahui GSB ditetapkan sepuluh meter dan rencana jalan 18 meter khusus untuk bangunan di Jl Kemang Selatan, Kemang Timur, serta di Jl Kemang Utara.

Begitu juga di Jl Kemang Dalam X/ 15D mempergunakan IMB lama peruntukan rumah tinggal, tetapi bangunan itu dipakai untuk perkantoran berlantai empat. Termasuk di Jl Bangka VII, menggunakan IMB sebagai rumah tinggal tapi fisik bangunannya untuk tempat usaha.

Sayangnya, sampai sekarang, semua pelanggaran itu dibiarkan saja oleh pihak Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Selatan.

Badar Subur dari LSM LS2LP (Lembaga Studi Sosial Lingkungan dan Perkotaan) mengatakan kondisi seperti sangat memprihatinkan. Selain merusak kondisi wilayah Jaksel sebagai RTH dan DRA, berbagai pelanggaran itu membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi bangunan sesuai SK. Gub. DKI No. 63 dan 76/2000 tentang tarif retribusi pembangunan kota menjadi raib. Karena dananya tidak disetorkan ke kas daerah (Kasda). Dan diduga, dananya masuk kantong oknum aparat.

‘’PAD yang seharusnya masuk ke Kasda, justru lenyap. Ini jelas berindikasi adanya korupsi, sehingga layak jika aparat yang berwenang menyelidiki kasus korupsi untuk turun tangan melakukan penyelidikan,’’katanya.

Anggota DPRD DKI Ahmad Husen Alaydrus, sebelumnya juga mengkiritisi masalah maraknya pelanggaran bangunan di Jakarta Selatan ini. Alaydrus menduga, penyebab makin suburnya bangunan bermasalah di Jakarta Selatan, karena adanya kolusi antara oknum aparat dengan pemilik bangunan. Politisi Partai Demokrat ini pun mendesak Gubernur DKI agar segera mencopot Kasudin P2B jika tak mampu menertibkan aparatnya.

Menurut Alydrus, maraknya bangunan bermasalah akan berdampak langsung terhadap fungsi Jakarta Selatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) serta daerah resapan air (DRA). “Lihat saja, dari tahun ke tahun jumlah titik banjir di Jaksel bertambah terus,” ujarnya, di Jakarta,Selasa (25/11).

Selama ini, lanjut Alaydrus lagi, tindak penyegelan dan surat perintah penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat negoisasi dengan pemilik bangunan. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran pun marak karena direstui oknum aparat terkait.

“Kita minta Gubernur DKI memperhatikan dengan serius kondisi wilayah Jaksel. Kalau memang Kasudin P2B tak becus menertibkan para kasi di kecamatan, copot saja. Termasuk satgas bangunan, kalau tak maksimal lebih baik dibubarkan," tegasnya.

Thursday, November 20, 2008

Diduga, Terjadi Korupsi Ratusan Milyar di Kebon Binatang Ragunan

Oleh: Badar

JAKARTA - Diduga telah terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ratusan milyar rupiah pada proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2008 di Kantor Taman Margasatwa Ragunan (Kebon Binatang Ragunan) di Jakarta Selatan. Praktek KKN ini diduga telah terjadi selama bertahun-tahun, namun selalu tertutup rapat. Untuk itu, diharapkan Gubernur DKI Jakarta, Fawzi Bowo bertindak tegas terhadap jajarannya yang terlibat KKN.

Menurut Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), M. Jusuf Rizal di Jakarta , Kamis (20/11), pengadaan barang dan jasa dengan total anggaran sekitar Rp 200 milyar di Kantor Taman Margasatwa Ragunan (Kebon Binatang Ragunan) sarat dengan permainan. Bahkan yang sudah dilakukan lelang terbuka pun dapat direkayasa, sehingga pemenangnya perusahaan tertentu yang telah berkolusi.

Dugaan KKN ratusan milyar rupiah tersebut, makin kentara setelah LIRA menerima pengaduan masyarakat dalam pengadaan Kandang Burung Jalak Bali senilai Rp. 2 milyar. Dalam proses lelang pembuatan Kandang Burung Jalak Bali tersebut perusahaan (PT. Rema Kasih) yang seharusnya gugur dalam pelelangan tersebut, justru dimenangkan oleh Panitia Lelang.

“Karena itu Lira segera melaporkan kasus ini kepada penegak hukum agar dilakukan penyidikan secara intensif. Kasus KKN pengadaan Kandang Burung Jalak Bali ini dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri kasus-kasus lainnya yang lebih besar,” tegas Jusuf Rizal sambil menambahkan KKN di Provinsi DKI Jakarta seperti fonamena gunung es. Semakin dibuka makin banyak kasus yang merugikan Negara.

Lebih lanjut menurut tokoh muda yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Blora Center 2009, dalam kasus dugaan KKN ini yang layak dimintai informasi guna mengklarifikasi, antara lain Kepala Kantor Taman Margasatwa Ragunan, Drh. Sri Mulyono, MSi, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Taman Margasatwa Ragunan DKI Jakarta, Ir. Pangkihutan Nahot, Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Ajat Sudrajat, BScF, Perusahaan Peserta tender, al : PT. Rema Kasih.

“Dari hasil investigasi Lira, selama ini pengadaan barang dan jasa di Kantor Taman Margasatwa Ragunan (Kebon Binatang Ragunan) sarat dengan KKN yang berpotensi merugikan negara milyaran rupiah,” tegas Jusuf Rizal. Karena itu, pihaknya juga mendesak Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bertindak tegas serta turut mendukung visi pemerintahan dwitunggal SBY-JK dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jusuf Rizal juga menyebutkan sejumlah saksi bersedia memberikan keterangan kepada penegak hukum bila dibutuhkan.

Banyak Pelanggaran Bangunan Didiamkan, DPRD DKI Desak Kasudin P2B Jaksel Dicopot

Oleh: Badar

JAKARTA-Bangunan bermasalah di Jakarta Selatan kini makin matak. Ada kesan, pihak aparat yang berwenang, khusus Sudin P2B Jakarta tutup mata. Bahkan seperti sengaja membiarkan. Hal ini mengundang kritikan pedas dari anggota DPRD DKI Ahmad Husen Alaydrus.

Alaydrus menduga, penyebab makin suburnya bangunan bermasalah di Jakarta Selatan, karena adanya kolusi antara oknum aparat dengan pemilik bangunan. Politisi Partai Demokrat ini pun mendesak Gubernur DKI agar segera mencopot Kasudin P2B jika tak mampu menertibkan aparatnya.

Menurut Alydrus, maraknya bangunan bermasalah akan berdampak langsung terhadap fungsi Jakarta Selatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) serta daerah resapan air (DRA). “Lihat saja, dari tahun ke tahun jumlah titik banjir di Jaksel bertambah terus,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (20/11).

Selama ini, lanjut Alaydrus lagi, tindak penyegelan dan surat perintah penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat negoisasi dengan pemilik bangunan. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran pun marak karena direstui oknum aparat terkait.

“Kita minta Gubernur DKI memperhatikan dengan serius kondisi wilayah Jaksel. Kalau memang Kasudin P2B tak becus menertibkan para kasi di kecamatan, copot saja. Termasuk satgas bangunan, kalau tak maksimal lebih baik dibubarkan," tegasnya.

Alaydrus mencontohkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Mampang Prapatan. Di kawasan ini bangunan bermasalah tumbuh subur. Di antaranya di Jl Kemang Timur Raya No. 17, Jl Bangka Dua, Jl Kemang Utara, Jl Kemang Selatan, Jl Kemang Dalam X/ 15D serta Jl Bangka VII. Bangunan-bangunan tersebut tidak pernah ditindak. Sehingga indikasi adanya kolusi antara pemilik bangunan dengan aparat terkait dari Sudin P2B terlihat jelas.

Yang menyedihkan lagi, hampir semua bangunan itu sudah mencapai tahap pembangunan 60%. Pelanggarannya juga beragam, mulai dari melanggar garis sepadan bangunan (GSB), rencana jalan, dan malah ada yang memakai ijin mendirikan bangunan (IMB ) bodong. Seperti diketahui GSB ditetapkan sepuluh meter dan rencana jalan 18 meter khusus untuk bangunan di Jl Kemang Selatan, Kemang Timur, serta di Jl Kemang Utara. Tapi semuanya tak diindahkan oleh pemilik bangunan, dan pihak P2B Jakarta Selatan membiarkan saja hal itu.

Begitu juga di Jl Kemang Dalam X/ 15D memergunakan IMB lama peruntukan rumah tinggal, tetapi bangunan itu dipakai untuk perkantoran berlantai empat. Termasuk di Jl Bangka VII milik Ferry, menggunakan IMB sebagai rumah tinggal tapi fisik bangunannya untuk tempat usaha.

Ditambahkan Alaydrus, pelanggaran serupa tak hanya terjadi di Kecamatan Mampang Prapatan. Di Kecamatan Tebet, juga marak terjadi pelanggaran.Contoh di Kelurahan Tebet Barat, khususnya di Jl Tebet Raya no 14, terdapat bangunan 3 lantai dengan struktur Ruko dengan ijin IP 1181/PIMB TGL 25 Mei 2008. Bangunan ini melakukan pelanggaran, karena tidak memiliki jarak bebas samping samping kiri dan kanan serta belakang. Hasil pantauan di lapangan, bangunan ini sudah disegel namun tidak dibongkar. Dalam segel tertulis tidak sesuai IMB. Pelanggaran-pelanggaran seperti itu, juga terjadi di Pancoran, Jagakarsa, serta Pesanggrahan.

Selain merusak kondisi wilayah Jaksel sebagai RTH dan DRA, berbagai pelanggaran itu membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi bangunan sesuai SK. Gub. DKI No. 63 dan 76/2000 tentang tarif retribusi pembangunan kota menjadi raib. Karena dananya tidak disetorkan ke kas daerah (Kasda). Dan diduga, dananya masuk kantong oknum aparat. PAD yang seharusnya masuk ke Kasda, justru lenyap. Ini jelas berindikasi adanya korupsi, sehingga layak jika aparat yang berwenang menyelidiki kasus korupsi untuk turun tangan melakukan penyelidikan.

Sunday, November 16, 2008

Mess PLTU III Teluk Naga Dibakar Massa

Oleh:Aris/Slamet

PLN menuding pelakunya adalah preman. Tapi, sejumlah aparat kecamatan setempat, menyatakan aksi itu dipicu oleh pemecatan anggota Satpam yang direkrut dari desa setempat, dan tindakan Kepala Satpam PLTU III yang sering mencurigai warga secara berlebihan.



TANGERANG -Aksi kerusuhan massa kembali terjadi. Dipicu oleh kecemburuan sosial yang mendalam, ratusan warga Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu dini hari lalu (15/11), melakukan aksi massa hingga membakar mess proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) III yang berada di kampung mereka.

Aksi massa warga yang berlangsung pukul 02.00 dini hari ini, menurut sejumlah aparat desa dan kecamatan setempat sebetulnya bersifat spontan. Diduga, para pelakunya adalah warga gabungan dua kampung yaitu Kampung Lontar dan Kampung Selatip. Warga kedua kampung ini, belakangan, memang merasa kesal terhadap ulah sejumlah Satuan Pengaman (Satpam) PLTU tersebut, yang terkesan overacting dan terlalu mencurigai warga setempat.

Dari pemantauan di lapangan, diperoleh keterangan, akibat aksi massa tersebut, tujuh unit mobil yang diparkir di PLTU itu mengalami kerusakan parah, mess di blok 1 dibakar, dan beberapa lainnya hancur. Kerugian diperkirakan mencapai sektiar Rp 2,5 M.

Manajer Komunikasi PT PLN, Ario Subijoko dalam rilisnya yang dikirim ke sejumlah media menuding,pembakaran terhadap mess pekerja PLTU itu dilakukan oleh sekelompok preman yang jumlahnya ratusan.

Menurut Ario, aksi tersebut telah menimbulkan ketakutan bagi para pekerja karena sangat mengganggu kelancaran proyek pemerintah dalam hal ini poyek percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW.

PLN telah mengevakuasi 94 orang pekerja proyek asal China dari lokasi dan saat ini ditempatkan di beberapa Hotel di Jakarta.

"PLN sangat menyayangkan kejadian ini," kata Ario.

Sedangkan dari pihak kepolisian menduga aksi pembakaran PLTU III itu dipicu 'balas dendam' operasi preman.

"Ini modusnya buntut dari operasi premanisme yang dilakukan beberapa jam sebelum kejadian aksi pembakaran semalam di mana tujuh orang yang kerap melakukan pemalakan terhadap keluar masuknya kendaraan proyek terjaring operasi preman," kata Kapolres Metro Kabupaten Tangerang, AKBP Agus Adriyanto di lokasi kejadian.

Dikatakan dia, tujuh orang itu diamankan di Mapolres Tangerang.

"Kemudian, teman-teman mereka yang tidak terjaring, yaitu Chairudin cs sebanyak 7 orang akhirnya mengamuk dan melakukan pembakaran terhadap PLTU menuntut agar 7 rekannya dibebaskan. Sekarang semuanya sudah diamankan di Mapolres Tangerang," ujarnya.

Kapolres menyayangkan aksi pembakaran aset negara tersebut. Kini situasi mulai kondusif. Puluhan polisi masih berjaga-jaga.

Menurut salah satu saksi mata yang tinggal di sekitar lokasi, kejadian berawal saat polisi menjaring sekitar 8 orang yang menjadi tukang parkir di lokasi pembangunan PLTU tersebut.

"Jadi kan di sini banyak sekali kendaraan yang datang, nah ada beberapa warga yang mengambil uang parkir untuk kendaraaan itu. Per kendaraan Rp 10 ribu," kata Supriyanta.

Menurut dia, Rabu 14 November sekitar pukul 22.00 WIB, polisi mengamankan orang-orang itu. Karena hingga pukul 23.00 WIB, warga yang ditangkap itu belum juga kembali.

"Terus warga ngecek ke kantor polisi tapi kok nggak ada. Ditanya ke PLTU, mereka juga nggak ngasih jawaban. Ya mereka marah," kata Supriyanta.

Warga pun, kata dia, langsung membakar tempat tinggal pekerja bangunan yang terbuat dari kayu

Tapi, benarkah, aksi massa itu, berkaitan dengan masalah premanisme? Kepala Trantib Kecamatan Kemiri, M. Suparman didampingi wakilnya Syafudin mengungkapkan, sebenarnya permasalahannya, dipicu oleh kecemburuan sosial antara aparat desa dengan ketua satuan pengamanan (satpam) PLTU tersebut.

‘’Setiap aparat desa keluar atau masuk proyek itu selalu dipersulit phak Satpam. Bahkan, sempat terjadi keributan, antara aparat desa bernama Jaro Jai dengan Satpam PLTU bernama Sihabudin, beberapa hari lalu,’’ujar Suparman.

Suparman tidak yakin, jika persoalannya adalah masalah parkir. ‘’Kalau soal parkir, sebenarnya sudah ada kesepakatan, antara aparatdesa dengan satuan pengaman PLTU. Itu resmi. Prinsipnya saling mangamankan. Jadi bukan itu penyebab utamanya,’’ujarnya.

Masalah lain yang memicu keributan, menurut Suparman, adalah karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah satpam yang direkrut dari Desa Lontar oleh pengelola PLTU .

‘’Yang membuat warga sakit hati, ternyata, pihak pengelola proyek pembangunan PLTU itu malah menngambil lagi tenaga satpam dari desa luar,’’tambah Suparman.

Masih menurut Suparman dan Syarifudin, persoalan lain yang cukup krusial adalah warga merasa dan aparat desa merasa selalu dicurigai oleh pihak satpam proyek tersebut.

‘’Setiap ada barang hilang di proyek terseubut, yang dituduh selalu warga desa. Padahal warga merasa tidak pernah melakukan pencurian.Hal itu menyebabkan warga desa makin emosi. Dan menurut penelusuran kami, tidak pernah ada pemerasan warga desa terhadap pengelola proyek PLTU III itu,’’tambah Syarifudin sambil menambahkan bahwa situasi keamanan di proyek tersebut, sejak Sabtu siang telah kondusif.

Malah, tambah Suparman dan Syarifuddin, sejak adanya proyek pembangunan PLTU tersebut, yakni setahun lebih delapan bulan lalu, situasi keamanan di sekitar proyek sebenarnya tidak ada masalah. ‘’Yang terjadi tampaknya adalah ada ganjalan informasi yang tersumbat,’’ujar Suparman lagi.


Masalah Kultural

Sementara itu, Kriminolog dari Universitas Indonesia Erlangga Masdiana megnemukakan, aksi massa yang melakukan pembakaran mess pekerja PLTU III Teluk Naga, di Desa Mauk, Tangerang, Banten adalah sebuah simbol kekerasan yang melekat dalam masyarakat Banten.

"Mereka tidak diberikan pemahaman dan sosialisasi apalagi masyarakat Banten kulturnya berbeda dengan masyarakat lain, ada budaya jawara disana. Simbol kekerasan melekat dalam masyarakat Banten," ujarnya.

Erlangga mengatakan, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara hukum saja, tapi bagaimana masyarakat diberikan pemahaman dan disamakan persepsinya, kemudian memahami realitas masyarakat mengenai pembangunan PLTU tersebut. Menurutnya, harus ada pemahaman kultur dalam pembangunan di Indonesia.

"Anarkisme harus dilihat akar permasalahannya. Dari segi hukum masyarakat akan kalah karena melanggar, ini harus diselesaikan bukan hanya permasalahan hukum, ini masalah pemahaman dan persamaan persepsi. Harus bisa memahami realitas masyarakat, kalau dari realitas hukum pasti masyarakat salah, tapi realitanya masyarakat tidak mendapat kesejahteraan," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai apa yang seharusnya polisi lakukan dalam menangani kasus ini, Erlangga mengatakan harus ada penyelesaian yang komperhensif, karena ini juga merupakan masalah sosial dan ekonomi.

"Polisi harus adil, sebagai "sapu" juga harus bersih. Polisi bagian dari masyarakat, menurut saya harus komprehensif, tidak bisa hanya diurus oleh polisi saja, karena ini masalah sosial ekonomi juga.

Baru 69 % Bidang Tanah di DKI yang Miliki Sertifikat





Oleh: Badar/Aris

JAKARTA- Kendati permasalahan atau sengketa soal pertanahan di DKI Jakarta sering muncul, tapi secara umum, tahun ini, trennya mengalami penurunan. ‘’Penyebabnya, karena kesadaran warga untuk menyertifikatkan tanahnya meningkat,’’ ujar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) DKI Muhammad Ikhsan pada acara penyerahan 550 sertifikat prona untuk warga Kelurahan Mampang, Bintaro dan Pejaten Timur, pekan lalu.

Namun begitu, masih banyak bidang tanah di DKI yang belum memiliki sertifikat. Dari total 1.550.000 bidang tanah yang ada, baru 1.088.000 bidang atau 69% yang disertifikatkan.

Pada kesempatan itu, Ikhsan meningatkan, agar warga yang bersengketa tak perlu ke pengadilan kerena BPN siap sebagai mediator. “Kalau ke pengadilan, urusan baru tuntas sampai belasan tahun. Kalau bisa berunding tentu lebih baik, “ katanya.

Ikhsan juga menjelaskan, kalau warga yang terkena prona tidak mampu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dianjurkan agar meminta surat keterangan ke kelurahan dan pihak BPN berjanji akan membantu.

Lebih jauh Ikhsan menuturkan, saat ini BPN sedang gencar meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, mulai dari pemangkasan birokrasi hingga pemenuhan target waktu penyelesaian berkas . jadi tidak ada alasan berkas yang sudah memenuhi atau lengkap tidak selesai tepat waktu.

Sementara itu kepala Kantor BPN Jakarta Selatan Djoko Dwi Tjiptono menambahkan, tahun ini pihaknya akan menerbikan 2.000 sertifikat prona. Penyerahan akhir akan dilakukan pada Desember 2008 mendatang. “ Di Jaksel baru sekitar 300 ribu bidang tanah dari total 700 ribu yang ada. Dan prona yang dilakukan sejak 1980 ini akan terus berlanjut, ‘ ujarnya.

Sebelumnya, wakil Walikota Jaksel Anas Effendi meminta agar jajaran BPN teliti dalam menerbikan sertifikat sehingga tidak timbul permasalahan di belakangan hari.

“Kita minta BPN meneruskan program ini untuk membantu warga tak mampu, “ imbuhnya.

Anas effendi mengakui, kebutuhan akan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah sangat dinantikan warga. Mereka memang sejak awal menginginkan kepastian hak terhadap tanah dengan program ini tentunya sangat membantu warga tak mampu.

Program agraria nasional (Prona) ini terus dilakukan pemerintah untuk mensertifikasi lahan warga yang tidak mampu. Tahun ini, prona dibagikan dalam tiga tahap, untuk di Jakarta Selatan ada 1500 sertifikat yang diberikan. Dalam pembagian tahap kedua ini, 550 warga Jaksel menerima sertifikat dengan cuma-cuma. Rencananya, pembagian tahap ketiga untuk 350 warga dilaksanakan pada pertengahan Desember 2008.

Jika kali pertama pembagian sertifikat ini dilaksanakan serentak untuk seluruh Jakarta di Cibubur, yang kedua kalinya dilaksanakan dimasing-masing wilayah.
Biaya pengurusan sertifikat tanah warga memang ditanggung pemerintah, namun ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi warga sendiri. Misalnya pemilik tanah bersertifikat ini harus tetap membayar Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan luas tanah yang mereka miliki.

"Untuk biaya pembuatan sertifikat memang gratis, tapi pemilik tetap dikenai pajak BPHTB sesuai dengan luas tanahnya," terang Dirwan Dachri, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kanwil BPN Jaksel.

Monday, November 10, 2008

Anas Effendi Dilantik Jadi Wakil Walikota Jaksel



Oleh: Badar/Aris

JAKARTA- H. M. Anas Effendi, SH, MM, dilantik sebagai Wakil Walikota Jakarta Selatan, oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pekan lalu. Pria kelahiran Jakarta, 15 April 1959 yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan ini dilantik bersama dengan delapan pejabat esselon DKI Jakarta, lainnya.

Selain Anas Effendi, para pejabat eselon yang dilantik yaitu, Paimin Napitupulu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, Achmad Ludfi sebagai Kepala Biro Administrasi Wilayah DKI, Syamsul Arfan Akilie sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Muchtar Rosjid sebagai Kepala Kantor Pengelola Teknologi Informasi Provinsi DKI, Sri Mulyorini sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah DKI, Daryati Asrining Rini sebagai Kepala UPT BLU Transjakarta Busway Dinas Perhubungan DKI, Dradjat Adhyaksa sebagai Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Dinas Perhubungan DKI dan Abdullah Husen sebagai Kepala Administrasi Kearsipan Daerah Biro Umum DKI.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dalam pidato pelantikan itu menyatakan, kesembilan pejabat eselon yang dilantik merupakan pilihan terbaik setelah melalui proses yang ketat dari Badan Pertimbangan Jabatan. “Semuanya telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada politisasi,” kata Fauzi Bowo usai acara pelantikan.

Badan Pertimbangan Jabatan telah melakukan proses seleksi dengan hati-hati melalui rekam jejak pejabat yang bersangkutan. Hasil dari proses penjaringan tersebut jadikan acuan gubernur dalam penetapan kebijakan penempatan pejabat pada waktu dan tempat yang tepat.

Gubernur berpesan agar mereka harus berusaha keras untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya setiap tahap kemajuan pembangunan di Jakarta yang dicapai selama ini selalu diiringi dengan meningkatnya aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat. Bahkan tidak jarang dikuti munculnya masalah yang lebih baru dan kompleks. Harus dipahami, sikap masyarakat yang semakin kritis perlu dijawab dengan pelayanan yang semakin baik.

“Mereka (pejabat yang dilantik-red) harus memperhatikan sungguh-sungguh setiap aspirasi dan keluhan masyarakat yang berkembang, karena baik buruknya citra Pemprov DKI tergantung upaya pelayanan mereka,” pesan Fauzi Bowo. Hal itu telah menjadi tekad Pemprov DKI dan dapat dilihat dengan pembaharuan birokrasi serta pola kerja yang baru. Semuanya itu harus memuat target kerja yang terukur, sasaran yang jelas serta output dan income yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja para pejabat baru akan dinilai selama enam bulan ke depan untuk melihat sampai sejauhmana pelaksanaan tugasnya. “Saya minta mereka segera memahami betul apa yang harus dikerjakan berdasarkan tupoksinya,” kata dia. Jika ke depannya ada pejabat yang tidak memenuhi indikator dalam performance agreement yang ditandatangani saat dilantik, maka akan dilakukan pembinaan kepada pejabat tersebut. “Tapi saya harap semuanya baik,” tandas Fauzi Bowo.

Seusai pelantikan, Anas Effendi menyatakan, dirinya siap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dia juga menyambut baik, adanya evaluasi atau penilaian selama enam bulan ke depan terhadap para pejabat yang baru dilantik. Sebab hal itu akan memacu para pejabat bekerja lebih baik lagi.

Lulusan Pasca Sarjana STIE Ganesha Jurusan Manajemen tahun 1998 ini memang prestasi lumayan baik. Ini bisa dilihat dari kariernya yang terus melonjak. Bahkan dia pernah pula mendapat penghargaan sebagai Camat Terbaik II tingkat Provinsi DKI Jakarta, yakni saat dia menjabat sebagai Camat Cilandak.

Kariernya di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan memang dimulai saat dia dilantik menjadi Camat Cilandak pada 7 September 1995. Jadi bagi Anas, lingkungan tugas di wilayah Jakarta Selatan, memang bukan hal yang baru. Setelah menjabat Camat dia kemudian dilantik menjadi Asisten Administrasi Sekodya Jaksel pada 1 Oktober 2001. Selanjutnya dia dilantik menjadi Asisten Umum dan Keuangan Sekodya Jaksel pada 28 Desember 2001. Kemudian pada 28 Desember 2006, Anas dilantik sebagai Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan.

Sutiyoso Nilai Pemerintah Telantarkan Atambua

Oleh: Aris Kuncoro

JAKARTA- Pemerintah saat ini dinilai calon presiden Sutiyoso menelantarkan pengungsi di perbatasan Atambua NTT. Kepada sejumlah media sepulang dari Atambua, kemarin, Sutiyoso menyatakan mendapatkan beberapa masalah besar yang bisa meledak sewaktu-waktu. ”Masalah ini bisa mengancam keutuhan NKRI,” ujar Sutiyoso.

Setidaknya ada beberapa masalah di NTT yang ditemukan Sutiyoso dalam kunjungannya. Pertama, sektor pendidikan masih memprihatinkan. Pendidikan anak di tempat pengungsian masih jauh dari layak Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas.

”Masalah pendidikan di Kabupaten Belu memang cukup memprihatinkan. Terutama pendidikan anak-anak eks pengungsi. Jumlah anak-anak eks pengungsi yang mencapai sekitar 1.000 orang tidak sebanding dengan prasarana yang disiapkan,” ujar Bang Yos—panggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kedua, status pengungsi yang sudah dianggap bukan pengungsi oleh pemerintah menyebabkan bantuan dihentikan. ”Jumlah pengungsi yang besar sekitar 16.000 ribu harus menjadi perhatian kita semua,” tambahnya.

Ketiga, masalah ketahanan pangan. ”Sumberdaya tersebut belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat NTT sehingga kelaparan dan kemiskinan masih dialami oleh sebagian rakyat NTT hingga saat ini,” kata Bang Yos.

Padahal NTT memiliki aneka sumber daya, antara lain: lahan kering, lebak, lahan pasang surut, pantai dan lahan tadah hujan, aneka pangan nabati dan hewani yang tersebar di laut, danau, hutan dan ekosistem lainnya. Sutiyoso menyatakan akan ikut memperjuangkan agar tingkat kerawanan pangan di NTT turun hingga 50% dan kemiskinan menjadi 22 %.

Keempat, masalah air bersih. Dari 19 kabupaten/kota di NTT ternyata dilaporkan hanya lima kabupaten yang relatif cukup kebutuhan air bersihnya. 14 kabupaten/kota, hingga sekarang belum lepas dari persoalan kesulitan air yang selalu menimpa terutama di puncak kemarau. ”Kita harus galakkan program penghijauan dan menindak pelaku penebangan liar. Jangan biarkan pohon dan rumput yang berfungsi menyerap dan menyimpan air tanah ditebang dan dibakar. Akibatnya, permukaan buminya gundul sehingga air hujan tidak menyerap ke dalam tanah, sebaliknya mengalir ke sungai dan terus ke laut,” ujar Sutiyoso.

Kekeringan dan hujan memang menakutkan. Di NTT terdapat 40 sungai dengan panjang 25-118 kilometer, seperti Sungai Benanain dan Sungai Noelmina di Pulau Timor. Sungai-sungai itu hanya mengalir pada musim hujan bahkan bisa menyebabkan banjir. Sebaliknya memasuki kemarau, air sungai mengering.

Kelima, belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan di NTT. Propinsi NTT dijuluki dengan propinsi 1000 pulau karena banyaknya pulau-pulau besar dan kecil (yang sudah didiami maupun belum didiami), namun masyarakat belum berdaya dengan sumber daya kelautan yang dimilikinya. Padahal, lanjut Sutiyoso, seperti ikan tuna yang bisa jadi komoditas unggulan NTT. Indonesia adalah negara pemasok ikan tuna terbesar ke Jepang dan merupakan komoditas ekspor terbesar kedua setelah udang.Total ekspor ikan tuna dari Indonesia mencapai 200.000 ton/ tahun.

Dari masalah yang ditemui Sutiyoso selama mengunjungi NTT ini, ia mengajak semua pihak memikirkan serius nasib pulau yang menjadi batas wilayah negara. ”Pulau di perbatasan itu seperti rakyat tanpa bernegara. Ada rakyat, ada wilayah tapi seperti tak memliki pemerintah yang melayani rakyat,” ujar Bang Yos. Ia juga menandaskan agar perhatian pemerintah ke depan harus merata di semua daerah. ”Sentralisme pembangunan di Indonesia bagian Barat harus didistribusikan ke Timur. Agar kecemburuan antar daerah berkurang,” ucapnya.

Warga Miskin Dapat Sertifikat Gratis

Oleh: Badar

JAKARTA-Warga miskin di Jakarta Selatan akan memperoleh sertifikat tanah gratis. Sebanyak 1000 persil tanah akan diselesaikan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sepanjang 2008 melalui program sertifikat prona.

Hal itu ditegaskan Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan Djoko Dwi Tjiptono akhir pekan lalu. Menurut dia, warga tidak mampu akan dibebaskan dari biaya dalam penyertifikatan tersebut. ”Kalau ada aparat BPN yang meminta biaya, laporkan langsung,”ujarnya.

Selain sertifikat prona, Kantor BPN jaksel juga berhasil menerapkan Standar Pelayanan Operasi Penyelesaian Pertanahan sesuai SK Kepala BPN JRI No.6/2008 11juli 2008. SK tersebut mengatur jangka waktu dan biaya pelayanan permohonan yang diajukan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap 14 jenis pelayanan. Di antaranya pengecekan sertifikat, pengalihan hak jual beli, peralihan hak hibah, peralihan hak pewarisan, peralihan hak tukar menukar, peralihan hak pembagian hak bersama, dan beberapa pelayanan lainnya.

Kenyataan ini juga dibenarkan oleh kasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Jaksel Dirwan Dachri. Diungkapkan, bukti keberhasilan penerapan standar pelayanan itu dapat dilihat dari jumlah permohonan warga yang diselesaikan Kantor BPN Jaksel dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. “Dari 9716 berkas permohonan yang diajukan masyarakat, 85% di antaranya atau sejumlah 9451 berkas telah diselesaikan tepat waktu, yaitu empat hingga 15 hari kerja. Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian,” ungkapnya.

Keberhasilan ini juga berimbas pada pemasukan yang diperoleh Kantor BPN Jaksel untuk distorkan ke kas Negara. Selama penerapan SK tersebut , setoran ke kas Negara mencapai Rp 9.433.154.200. ”Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras semua jajaran Kantor BPN Jaksel. Ke depannya , kita akan berupaya untuk lebih baik lagi dalam meyelesaikan berkas yang diajukan warga,” Jjanjinya.

Pada kesempatan itu Dirwan juga mengimbau agar warga yang meminta pelayanan ke BPN Jaksel tidak sungkan melapor jika ada oknum yang nakal. Misalnya meminta uang jasa atau menahan berkas karena tidak diberi uang pelicin. “Kita bertekad akan mengikis oknum seperti itu,” tuturnya.