Kab. Sumbawa Barat Jadi Lokasi Pembangunan Kampus IPDN

SUMBAWA BARAT- Pembangunan kampus Institute Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah semakin mengerucut. Pasalnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengusulan KSB sebagai lokasi pembangunan civitas akademika pencetak para praja tersebut.

Juru bicara pemerintah KSB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, baru-baru ini menegaskan, SK yang merekomendasikan KSB sebagai lokasi pembangunan kampus IPDN NTB sudah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena rekomendasi itu sebagai bahan pertimbangan Mendagri dalam mengeluarkan keputusan dalam penunjukkan kabupaten sebagai lokasi pembangunan kampur IPDN.

Disampaikan Najamuddin, saat ini SK itu sedang digodok di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Hal itu dapat menjadi pegangan sementara masyarakat bahwa Bumi Pariri Lema Bariri sangat berpeluang. “Pemerintah sangat berharap dukungan seluruh masyarakat, agar Mendagri dapat menetapkan KSB sebagai lokasi pembangunan kampus IPDN, “lanjut Najamuddin, belum lama ini.

Dibeberkan Najamuddin, dari sejumlah daerah yang mengajukan diri sebagai lokasi kampus IPDN hanya KSB yang dinilai paling siap dari segala hal, mulai dari anggaran, kesiapan mobil operasional sampai penyediaan lahan seluas 30 hektar, setelah SK mendagri terbit akan dilanjutkan dengan proses pembangunan kampus.

Diingatkan, lokasi pembangunan kampus pencetak birokrasi itu disiapkan lahan di Desa Banjar kecamatan Taliwang. Konsep pembangunan kampus IPDN NTB ini sendiri lebih dekat dengan pantai. “Kalau tempat lain lebih banyak dibangun didataran tinggi, kalau KSB menawarkan konsep yang dekat dengan laut. Tapi itu bisa saja berubah nanti, karena konsep ini sendiri baru pertama kali ditawarkan oleh Pemda KSB, ”timpal Najamuddin.(Khairul)

Comments

Popular posts from this blog

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur