PB HMI Minta Presiden SBY Nyatakan Banjir di Wasior Sebagai Bencana Nasional

JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Presiden SBY untuk segera menyatakan banjir di Wasior, Papua Barat sebagai bencana nasional. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah korban baik tewas maupun luka-luka akibat banjir ini.

Dalam rilis PB HMI, Jumat (8/10/2010), diketahui bahwa bencana ini telah menewaskan sekitar lebih dari 90 orang, sedangkan sebanyak 837 lainnya mengalami luka-luka, serta sebanyak 66 orang dinyatakan hilang. Jumlah ini pun diprediksi akan terus bertambah.

"Melihat skala bencana dan korban, bencana tersebut bukanlah bencana biasa saja. Banjir di kota Washior adalah bukan sekedar bencana lokal, melainkan bencana nasional," terang Ketua Umum PB HMI, M Chozin Amirullah.

Chozin menyayangkan sikap pemerintah yang terlihat kurang serius dan kurang tanggap dalam merespons bencana seperti ini. Chozin mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu sibuk dengan politik elitnya, serta urusan bagi proyek-proyek dari dana hutang luar negeri.

"Sehingga ketika ada rakyatnya yang terkena musibah nanjauh di sana mereka 'cuek bebek' saja. Apalagi Presiden SBY, terlalu disibukkan dengan pencitraan dirinya sehingga lupa dengan hal-hal yang substansial seperti membantu bencana yang menimpa rakyatnya," tuturnya.

Oleh karena itu, PB HMI juga menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk berbela sungkawa dengan menyisihkan sebagian rezekinya guna membantu para korban banjir. "Masyarakat Papua bagian dari bangsa Indonesia, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membantu meringankan beban mereka," ucap Chozin.

PB HMI juga berencana untuk mengirimkan bantuan kepada korban banjir. Penyaluran bantuan akan disampaikan oleh perwakilan HMI di Papua, yaitu HMI Badan Koordinasi Cenderawasih yang bekerja sama dengan HMI Cabang Jayapura, HMI Cabang Manokwari dan HMI Cabang Sorong.

Comments

Popular posts from this blog

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur