Penunjukan Timur Pradopo Sebagai Calon Kapolri Dinilai Sudah Tepat



-DPR Diharapkan Loloskan Timur  
JAKARTA – Penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Timur Pradopo sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hedarso Danuri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah tepat. Berbagai kontroversi yang dilontarkan sejumlah pihak, termasuk segelintir anggota DPR, dinilai sebagai upaya untuk menyeret Polri ke ranah politik.

“Menurut saya, pilihan SBY sudah tepat. Timur adalah sosok polisi yang bersahaja, santun tapi juga tegas dalam upaya memberantas kejahatan. Prosedurnya pun sudah sesuai dengan aturan yang ada.  Jadi sudah semestinya DPR meloloskan Timur dalam Fit and Proper Test calon kapolri yang digelar di DPR-RI Rabu ini,”ujar pengamat Polri Aris Kuncoro, Rabu (6/10/2010).

Aris Kuncoro yakin Timur Pradopo  akan mampu membenahi institusi Polri yang saat ini sempat terpuruk. “Dengan gayanya yang bersahaja, saya yakin dia akan mampu memperbaiki citra Polri,”ujarnya lagi.

Sejumlah kontroversi yang dilontarkan segelintir anggota DPR berkaitan dengan pencalonan Timur Pradopo menurut Aris Kuncoro lebih karena muatan politis. “Justru menurut saya sejumlah politisi di Senayanlah  yang mencoba mempolitisasi soal pencalonan Kapolri ini. Polri janganlah ditarik-tarik ke ranah politik,”tandas Aris Kuncoro lagi.

Namun, Aris Kuncoro juga berharap agar Timur Pradopo mampu melakukan pembenahan institusi Polri di semua jajaran.

Hal senada diungkapkan juga oleh pengamat masalah Polri Ulis J. Putnarubun. Menurut Ulis, Timur Pradopo memiliki kemampuan dalam  membina anggota dan menjadi sosok yang bisa diharapkan untuk menjadikan Polri lebih profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat.

“Tapi, di sisi lain, diharapkan, Timur Pradopo mampu dengan segera mengatasi tingkat kejahatan yang meningkat, dengan penanganana yang lebih transparan. Selain itu, diharapkan Timur Pradopo bisa meredam bahkan kalau perlu membubarkan semua kelompok-kelompok yang brutal dan menjalankan aksinya,”ujar Ulis Putnarubun.

Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman juga menegaskan tak ada kecacatan prosedur dalam pencalonan Komjen Pol. Timur Pradopo sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, Timur sudah menjadi calon yang terbaik dari Presiden.

"Pilihan presiden itu menurut saya pilihan yang sangat tepat. Karena ada keyakinan bahwa Timur mampu menyuarakan janji-janji Presiden SBY pada saat kampanye," ungkapnya di Hotel Millenium, Selasa (5/10/2010).

Benny mengatakan nama Timur tidak muncul tiba-tiba. Hanya saja, masyarakat cenderung fokus pada dua nama saja, yaitu Komjen Pol. Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo.

Ke depannya, Benny berharap Timur dapat menerjemahkan kehendak publik dan keinginan masyarakat agar penegakan hukum lebih berkualitas dan reformasi dalam tubuh kepolisian bisa dilakukan lebih cepat. "Termasuk kasus jenderal-jenderal yang terlibat dalam rekening gendut. Itu bagian dari komitmen polisi," tandasnya. 

Sementara itu, Staf Ahli Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi Denny Indrayana mengatakan, tidak ada yang janggal dalam pengajuan nama Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk soal waktu yang dinilai banyak pihak tiba-tiba.

Menurutnya, sosok Timur sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan UU.

"Timur itu angkatan 78, seangkatan dengan Pak Nanan. Jenjang karier dan kepangkatan sudah memenuhi persyaratan. Mekanisme prosedur itu yang kita pegang. Jangan ditambah dan dikurangi. Mengatakan ini tidak sesuai dengan mekanisme, justru melanggar UU," ungkapnya di Hotel Millenium, Selasa (5/10/2010).

Denny mengatakan, SBY selalu berpegang pada aturan yang diatur UU Kepolisian dan dalam pencalonan Timur, Denny menegaskan bahwa tak ada aturan yang dilanggar. Calon-calon yang diajukan Kapolri dan Kompolnas hanyalah masukan yang bersifat tidak mengikat. "Jadi sudah sesuai aturan main, calon Kapolri punya jenjang karier dan kepangkatan," tambahnya.

Namun sikap yang agak kontradiktif dikemukakan oleh Indonesia Police Watch (IPW). IPW berpendapat calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo, memiliki sejumlah catatan hitam. IPW meminta agar DPR mengembalikan nama Timur ke SBY.

"IPW desak Komisi III DPR segera mengembalikan nama Timur ke Presiden, karena ada cacat mekanisme dan pelecehan terhadap penjaringan calon," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Di Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Neta mengatakan Timur tidak memiliki record yang luar biasa. IPW mencatat Timur mempunyai catatan hitam yang bisa menjadi kendala di fit and proper test.
"Seperti ketika dia menjadi Kapolres Jakarta Barat di kasus Semanggi, itu kanpelanggaran HAM berat yang belum juga selesai," papar Neta.

Berkaitan dengan hal itu, 
Mabes Polri telah menegaskan Komjen Timur Pradopo bersih dari tuduhan pelanggaran HAM Trisakti-Semanggi.

Seperti diketahui, Mabes Polri pada Senin 4 Oktober 2010, mendadak melantik Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Timur Pradopo sebagai Kepala Badan Pemeliharan Keamanan (Kabaharkam), Timur pun menjadi jenderal bintang tiga.  Promosi ini membuatnya memiliki peluang menjadi Kapolri. Terbukti nama Timur beberapa jam kemudian diumumkan DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

Timur Pradopo  lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol 1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres  Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung  (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.(red/wartamerdeka.com)

Comments

Popular posts from this blog

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur