TARAKAN- Enam Anggota Komisi III DPR berkunjung untuk memantau situasi terkini Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Sabtu (2/10/2010), setelah konflik antarkelompok. DPR mendukung dan mengapresiasi aparat keamanan yang cukup singkat mampu mengatasi konflik itu.
"Kami berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal dan mengapresiasi serta mendukung koordinasi yang maksimal antara aparat dan pemerintah," kata Anggota Komisi III Edi Ramli Sitanggang dalam pertemuan di Ruang VIP Bandar Udara Juwata Tarakan.
Anggota Komisi III lainnya ialah Ade Surapriatna, Nasir Djamil, Yahdil Abdi Harahap, dan Marthin Hutabarat. Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayor Jenderal Tan Aspan, Kepala Polda Kaltim Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Wali Kota Tarakan Udin Hianggio, dan pimpinan TNI, Polri, serta pemerintah setempat.
Martin Hutabarat berharap perdamaian sejati bisa diwujudkan. "Apa yang terjadi di Tarakan ikut memengaruhi daerah lainnya di Indonesia. Konflik menjadi sulit diatasi ketika tidak ditangani dengan cepat sehingga di sinilah kami mendukung upaya aparat di Tarakan," katanya.
Mathius Salempang memaparkan, konflik antarkelompok itu berlangsung 26-30 September. Lima orang tewas, sembilan terluka parah, dan 40.170 jiwa warga sempat mengungsi. Kerugian material sedikitnya Rp 5 miliar dari empat rumah, empat sepeda motor, dan satu mobil yang hangus dibakar. Konflik bermula dari perkelahian antarkelompok pemuda dan meluas menjadi konflik antarkelompok warga.
"Namun, kedua kelompok yang bertikai sudah menyatakan sepakat berdamai, kata Mathius Salempang.
Untuk mengatasi konflik sekaligus menjaga keamanan Tarakan, kota pulau itu, TNI dan Polri menugaskan ratusan personel. Anggota dipertahankan setidaknya sampai dua minggu mendatang. Kepala Polda Kaltim juga berkantor di Tarakan sebagaimana instruksi Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri saat berkunjung ke Tarakan, Jumat kemarin.
Mathius Salempang juga mengatakan, akan melihat lagi kasus-kasus sebelumnya di Tarakan yang belum selesai ditangani dan diduga terkait dengan konflik tersebut. "Kami akan melihat-lihat lagi (kasus lama)," katanya menjawab pertanyaan Komisi III.
Tan Aspan mengatakan, apabila dirunut, akar terjadinya konflik bisa terjadi akibat kecemburuan sosial. Warga lokal tidak bisa bersaing atau tidak berkesempatan luas dibandingkan dengan masyarakat pendatang.
"Masalah ini patut dicermati dan bisa untuk konsep nasional (mengantisipasi peristiwa serupa di daerah lain)," katanya.
Terkait dengan itu, Mathius Salempang memaparkan, Tarakan didiami oleh 182.000 jiwa. Penduduk mayoritas adalah pendatang yaitu dari Jawa (21 persen) dan Bugis-Makassar (17 persen). Penduduk asli yang keturunan Tidung cuma 11 persen.
Demikian pula pihak Polri menyatakan, akan menjadikan penyelesaian konflik di daerah tersebut sebagai model untuk penyelesaian kemungkinan konflik serupa ke depan.
"Polri menilai ini satu pemecahan terbagus. Sehingga ke depan, konsep ini akan dipakai sebagai model," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Iskandar Hasan, usai diskusi bertajuk "Republik Konflik" di Jakarta, Sabtu (2/10/2010).
Konsep tersebut yakni dengan memblokir pintu masuk ke Pulau Tarakan dan menggeledah kapal-kapal yang hendak merapat.
"Salah satunya ada kapal yang sebelum masuk digeledah dulu, setelah digeledah ternyata ada yang membawa parang segala macem. Itu semua disita dan kapalnya tidak boleh merapat," kata Iskandar.
Setelah kesepakatan perdamaian, kata Iskandar, kedua belah pihak juga menyampaikan senjata masing-masing sebagai simbol penyerahan masalah ke ranah hukum.
"Pemberian kepada kedua belah pihak berupa badik dan mandau kepada Kapolri. Ini adalah simbolis bahwa mereka menyerahkan masalahnya ke aparat hukum dan tidak akan melanjutkan kembali konfliknya," kata dia.
Iskandar menambahkan, situasi Kota Tarakan juga sudah berangsur-angsur pulih, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, dan pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing.
Hanya saja, kata dia, pasukan pengamanan belum akan ditarik sampai keadaan benar-benar kondusif. "Pasukan masih di sana sampai sekitar dua minggu ke depan," kata Iskandar.
"Kami berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal dan mengapresiasi serta mendukung koordinasi yang maksimal antara aparat dan pemerintah," kata Anggota Komisi III Edi Ramli Sitanggang dalam pertemuan di Ruang VIP Bandar Udara Juwata Tarakan.
Anggota Komisi III lainnya ialah Ade Surapriatna, Nasir Djamil, Yahdil Abdi Harahap, dan Marthin Hutabarat. Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayor Jenderal Tan Aspan, Kepala Polda Kaltim Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Wali Kota Tarakan Udin Hianggio, dan pimpinan TNI, Polri, serta pemerintah setempat.
Martin Hutabarat berharap perdamaian sejati bisa diwujudkan. "Apa yang terjadi di Tarakan ikut memengaruhi daerah lainnya di Indonesia. Konflik menjadi sulit diatasi ketika tidak ditangani dengan cepat sehingga di sinilah kami mendukung upaya aparat di Tarakan," katanya.
Mathius Salempang memaparkan, konflik antarkelompok itu berlangsung 26-30 September. Lima orang tewas, sembilan terluka parah, dan 40.170 jiwa warga sempat mengungsi. Kerugian material sedikitnya Rp 5 miliar dari empat rumah, empat sepeda motor, dan satu mobil yang hangus dibakar. Konflik bermula dari perkelahian antarkelompok pemuda dan meluas menjadi konflik antarkelompok warga.
"Namun, kedua kelompok yang bertikai sudah menyatakan sepakat berdamai, kata Mathius Salempang.
Untuk mengatasi konflik sekaligus menjaga keamanan Tarakan, kota pulau itu, TNI dan Polri menugaskan ratusan personel. Anggota dipertahankan setidaknya sampai dua minggu mendatang. Kepala Polda Kaltim juga berkantor di Tarakan sebagaimana instruksi Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri saat berkunjung ke Tarakan, Jumat kemarin.
Mathius Salempang juga mengatakan, akan melihat lagi kasus-kasus sebelumnya di Tarakan yang belum selesai ditangani dan diduga terkait dengan konflik tersebut. "Kami akan melihat-lihat lagi (kasus lama)," katanya menjawab pertanyaan Komisi III.
Tan Aspan mengatakan, apabila dirunut, akar terjadinya konflik bisa terjadi akibat kecemburuan sosial. Warga lokal tidak bisa bersaing atau tidak berkesempatan luas dibandingkan dengan masyarakat pendatang.
"Masalah ini patut dicermati dan bisa untuk konsep nasional (mengantisipasi peristiwa serupa di daerah lain)," katanya.
Terkait dengan itu, Mathius Salempang memaparkan, Tarakan didiami oleh 182.000 jiwa. Penduduk mayoritas adalah pendatang yaitu dari Jawa (21 persen) dan Bugis-Makassar (17 persen). Penduduk asli yang keturunan Tidung cuma 11 persen.
Demikian pula pihak Polri menyatakan, akan menjadikan penyelesaian konflik di daerah tersebut sebagai model untuk penyelesaian kemungkinan konflik serupa ke depan.
"Polri menilai ini satu pemecahan terbagus. Sehingga ke depan, konsep ini akan dipakai sebagai model," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Iskandar Hasan, usai diskusi bertajuk "Republik Konflik" di Jakarta, Sabtu (2/10/2010).
Konsep tersebut yakni dengan memblokir pintu masuk ke Pulau Tarakan dan menggeledah kapal-kapal yang hendak merapat.
"Salah satunya ada kapal yang sebelum masuk digeledah dulu, setelah digeledah ternyata ada yang membawa parang segala macem. Itu semua disita dan kapalnya tidak boleh merapat," kata Iskandar.
Setelah kesepakatan perdamaian, kata Iskandar, kedua belah pihak juga menyampaikan senjata masing-masing sebagai simbol penyerahan masalah ke ranah hukum.
"Pemberian kepada kedua belah pihak berupa badik dan mandau kepada Kapolri. Ini adalah simbolis bahwa mereka menyerahkan masalahnya ke aparat hukum dan tidak akan melanjutkan kembali konfliknya," kata dia.
Iskandar menambahkan, situasi Kota Tarakan juga sudah berangsur-angsur pulih, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, dan pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing.
Hanya saja, kata dia, pasukan pengamanan belum akan ditarik sampai keadaan benar-benar kondusif. "Pasukan masih di sana sampai sekitar dua minggu ke depan," kata Iskandar.
