Sekda Rembang, H Hamzah Fatoni: Usut Tuntas Dugaan Pungli Penyaluran Bantuan Benih

REMBANG-Pemerintah Kabupaten Rembang serius menanggapi pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) pada penyaluran bantuan benih dan pupuk dari Pemerintah Pusat yang dikeluhkan sejumlah petani seperti yang diungkapkan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Guyub Rukun Petinggi Dampoawang (Guru Pandawa) yang menemuinya belum lama ini. Hal tersebut dikemukakan Sekda rembang H Hamzah Fatoni kemarin kepada sejumlah insan pers

Dikatakan, Pemkab Rembang serius menanggapi permasalahan tersebut dan segera mengambil langkah cepat guna mengusut tuntas dugaan pungli."Kami segera menerjunkan tim dari Inspektorat Kabupaten dan memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang selaku SKPD yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan benih," cetusnya

Ia menjelaskan, jika dugaan itu benar, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemkab sudah bekerja keras melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani yang merupakan mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang. "Jangan sampai kerja keras ini dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Oleh karena itu disebutkan pihaknya mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu hasil kerja tim yang diterjunkan guna mengetahui sejauh mana kebenarannya. "Kami baru bisa membuat kesimpulan benar atau tidaknya dari laporan tim. Setelah itu baru diambil langkah-langkah yang diperlukan," imbuhnya.

Sampai saat ini sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Rembang. Sektor tersebut mendapatkan prioritas utama sehingga diharapkan semua stakeholder bahu-membahu bekerja sama menyukseskan semua upaya memajukan sektor pertanian di wilayah kabupaten Rembang. (hasan)

Comments

Popular posts from this blog

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur