Isu Miring Hambat Investor Berinvestasi

REMBANG - Bupati Rembang  H. Moh Salim di hadapan Pimpinan SKPD dan para Camat di Rembang, dalam rangka sosialisasi UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ) menuturkan,  keterbukaan informasi publik imenjadi penting dan   tidak hanya  dipahami pimpinan SKPD  dan perangkat daerah saja. namun, Ini juga wajib disosilasikan ke masyarakat. ’’Hal ini penting agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak simpang siur, khususnya terkait pemerintahan setempat. Jangan sampai ada komunikasi maupun informasi yang keliru,” terang Bupati Rabu (1/12/2010) di Aula Lantai IV Setda Rembang  

Pada kesempatan itu, Bupati berharap dan meminta seluruh SKPD (Satuan  Kerja Pemerintah Daerah) betul-betul memahi tentang keterbukaan informasi publik

Ditambahkan, sebaliknya melalui KIP ini bukan berarti pemberitaan di media bisa seenaknya saja, sehingga terkadang mempertontonkan pemberitaan yang hanya menyoroti sisi buruk sebuah kebjikan saja, ataupun   isu negatif yang sengaja dihembuskan  dan  itu jelas merugikan. ’’Sampaikan yang benar  kalau memang benar, sampaikan salah   kalau memang salah, jangan ditambah-tambahi. Hal ini penting karena selama ini sebagai kepala daerah berbagai isu miring ditudingkan kepada saya, termasuk kasus RBSJ yang sejauh ini belum terbukti,”ujarnya.

 H. Moh salim meminta, insan media juga harus ikut andil dalam rangka pencitraan yang baik di suatu daerah. Menurutnya, isu negatif tentang pemerintah yang beredar  di masyarakat, hal itu jelas akan berdampak   buruk. “Satu di antaranya imbas tersebut, kepercayaan para investor untuk berinvetasi di Rembang juga akan menurun, bahkan mereka pasti takut dengan isu negatif yang berkembang sehinga memutuskan menarik rencana berinvestasi di Rembang,” pungkasnya. (Hasan)

Comments

Popular posts from this blog

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur