Laporan Kuangan Publik Harus Transparan

REMBANG-Sebanyak 522 peserta dari unsur bendahara BOS SD, MI, SMP dan MTs baik negeri maupun swasta serta bendahara rutin UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se-kabupaten Rembang selama tiga hari, 2 - 4 Desember mengikuti sosialisasi publikasi keuangan berbasis transparasi. Kegiatan dilaksanakan di Balai Kartini, dibuka oleh kepala Dinas Pendidikan Rembang Dandung Dwi Sucahyo, menghadirkan narasumber akademisi maupun praktisi pendidikan dari Jakarta.

Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Rembang Wiwik Gunarsih selaku ketua panitia saat ditemui di sela-sela acara mengatakan, kegiatan sosialisasi publikasi keuangan berbasis transparasi merupakan kegiatan bersumber dana hibah pemerintah Belanda dan komisi Eropa dengan pengelolaan oleh Bank Dunia yang dikenal dengan Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF). "Tujuan utama dari program kapasitas pendidikan dasar (BEC-TF) adalah mendukung pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas pelayanan sektor pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis pendidikan Nasional prioritas ketiga, yaitu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik," jelasnya.

Ia menyebutkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan itu adalah pemahaman terhadap transparansi publikasi keuangan melalui media massa/website. "Melalui kegiatan itu kami harapkan juga membantu memecahkan permasalahan di bidang pendidikan, yakni kurangnya publikasi laporan keuangan melalui media massa atau website," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Rembang Dandung Dwi Sucahyo menyatakan pelaksana masing-masing individu yang tergabung dalam ikatan pengelola dana BOS dapat melaksanakan hasil-hasil pemeriksaan keuangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan ketentuan umum yang berlaku. "Konsekwensi dari adanya pelanggaran bisa mendapatkan sanksi disiplin, administrasi maupun pidana," tuturnya.(Hasan)

Comments

Popular posts from this blog

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur