Friday, December 31, 2010

UI Tetap Terapkan Skema BPOB untuk S-1

DEPOK- Pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2010/2011 Universitas Indonesia (UI) kembali akan menerapkan skema pembayaran pendidikan melalui program Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB), khususnya untuk program Sarjana (S-1) Reguler. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi UI ishnu Juwono, Kamis (30/12/2010) sore tadi.
Melalui skema pembayaran pendidikan ini, papar Vishnu, calon mahasiswa yang diterima di program S-1 Reguler, baik melalui SIMAK, PPKB, atau SNMPTN, akan membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan finansial orangtua maupun penanggung jawab biaya pendidikannya sesuai sistemasi yang ditentukan UI dan dapat dipertanggungjawabkan transparansinya.
Vishnu mengatakan, skema tersebut kembali diberlakukan sebagai bentuk komitmen UI dalam mendukung sistem pendidikan tinggi Pemerintah dan sesuai intruksi PP No.66 2010 dan Permen No.34 tahun 2010.
"Sehingga pada 2011 ini kuota untuk seleksi masuk UI atau Simak UI ditetapkan minimalis dari total mahasiswa baru yang diterima UI tiap tahunnya dan sisanya diterima melalui seleksi nasional atau SNMPTN sebesar 60 persen," ujar Vishnu.
Diberitakan sebelumnya, UI kembali jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia (Simak UI) 2011. Simak UI merupakan ujian seleksi masuk UI yang terintegrasi dari jenjang pendidikan Vokasi/D3 hingga jenjang pendidikan Doktoral.
Simak UI 2011 akan dilaksanakan serentak pada 3 Juli 2011 di beberapa kota besar di Indonesia. Pendaftaran seleksi tetap dilakukan secara online melalui laman http://penerimaan.ui.ac.id. Calon mahasiswa dapat memilih minimal dua program studi dengan membayar Rp 200.000.
"Pengumuman seleksinya dilaksanakan pada 24 Juli 2010," jelas Vishnu.(kompas,com)

10 Penemuan Sains Terbaik Dunia 2010

PARA ilmuwan dari berbagai bidang seperti kimia, astronomi, biologi, arkeologi, dan palaentologi telah berhasil menemukan fakta-fakta spektakuler dalam sains. Berikut ini adalah penemuan sains terbaik sepanjang tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Majalah Times. Di antara daftar penemuan terbaiknya, terdapat satu penemuan yang merupakan keberhasilan ilmuwan asal Indonesia.
1. Dinosaurus Bertanduk Bulan September tahun ini, para ilmuwan resmi menamai satu golongan baru dinosaurus yang disebut Kosmoceratops. Berat badan golongan dinosaurus tersebut mencapai 2500 kilogram. Dan, yang membuatnya unik adalah adanya 15 buah tanduk di kepalanya.
Kosmoceratops sebenarnya telah ditemukan pada tahun 2007, namun para ilmuwan baru bisa mengidentifikasinya tahun ini. Golongan dinosaurus itu diduga hidup 76 juta tahun yang lalu di wilayah yang kini dikenal dengan nama Utah, Amerika Serikat.
2. Muons dan Pembentukan Alam Semesta Para ilmuwan mengatakan bahwa jumlah materi dan anti materi yang dihasilkan sebelum big bang haruslah berbeda. Hanya perbedaan itulah yang memungkinkan terciptanya semsta.
Sebelumnya, perbedaan itu hanya mungkin dalam teori. Hingga tahun ini, percobaan partikel di Fermilab menemukan bahwa muons (partikel sub atomik seperti halnya elektron) yang dihasilkan memiliki kelebihan 1% anti muons.
Perbedaan muons dan anti muons tersebut memang tidak terlalu banyak. Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa jumlah itu cukup untuk memacu terciptanya semesta.
3. Bulan Lebih Basah Daripada Sahara Misi Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) berhasil menemukan keberadaan air di bulan, tepatnya di wilayah kutub selatan bulan. Jumlah air di permukaan bulan yang ditemukan dalam riset tersebut sangat mengejutkan, lebih dari 50% dari yang diharapkan.
Air yang terdapat di kutub selatan bulan itu terdapat dalam bentuk es yang tercampur dengan materi lain. Para peneliti mengatakan, es tersebut bisa diolah menjadi air murni. Hl itu bisa menghemat biaya misi pendaratan ke bulan sebab tak perlu membawa air dari bumi.
4. Piramid Mexico Teotihuacan Para arkeolog yang meneliti Piramid Mexico Teotihuacan berhasil menemukan koridor selebar 12 kaki lengkap dengan bagian atapnya. Dengan penemuan koridor tersebut, para arkeolog berharap bisa mengetahui jalan menuju pemakaman para rabi atau pemimpin agama dalam peradaban Mexico tersebut.
5. Gen Penyebab Penuaan Mengapa orang-orang tertentu tampak cepat tua? Para ahli genetika menemukan bahwa hal tersebut disebabkan oleh ulah gen TERC. Gen tersebut menentukan panjang telomer, semacam tutup yang terdapat pada ujung kromosom.
Orang pembawa gen itu akan cenderung mengalami penuaan lebih cepat sebab telomernya akan memendek lebih cepat. Orang yang membawa satu copy gen itu misalnya, akan tampak sama tua dengan orang yang 3-4 tahun lebih tua darinya.
Penelitian tentang gen TERC itu dipublikasikan dalam Jurnal Genetics.
6. Planet Ekstra Surya Para peneliti menemukan bahwa terdapat banyak sekali planet di luar tata surya. Salah satunya adalah planet HIP 13044b yang ditemukan oleh Astronom asal Indonesia, Johny Setiawan. Planet tersebut sebenarnya merupakan planet ekstra surya tetapi masuk ke galaksi Bima Sakti.
Penemuan planet ekstra surya lainnya adalah adanya 7 planet yang mengorbit pada bintang HD 10180. Sementara, penemuan planet lainnya yang juga memukau adalah Gliese 581g, planet ekstra surya dikatakan mengorbit bintangnya pada jarak yang tak terlalu pnas ataupun dingin, seperti bumi mengorbit matahari.
7. Metamaterial Penemuan ini dilakukan oleh Profesor Martin McCall dan Imperial College, London. Metamaterial yang dibuat dikatakan bisa "mengaduk" aliran energi elektromagnetik. cahaya yang melewati metamaterial tersebut akan terhambur secara tidak merata, membentuk gap antara ruang dan waktu.
8. Penemuan Australopithecus sediba Para ilmuwan menemukan fosil Australopithecus sediba, sebuah spesies manusia purba di wilayah Malapa, Afrika Selatan. Fosil tersebut diduga berasal dari masa 2 juta tahun yang lalu.
Para palaentolog menduga, fosil tersebut berkaitan dengan fosil manusia purba Homo erectus yang secara evolusioner kemudian berkembang menjadi Homo sapens atau manusia modern. Penemuan spesies ini, menurut para ilmuwan, bisa melengkapi data evolusi manusia.
9. Ununseptium Unuseptium yang untuk sementara dinamai unsur ke 117 merupakan kombinasi antara isotop berkelium dan kalsium yang diciptakan para ilmuwan di Dubna, Rusia. Para fisikawan mengatakan bahwa unsur ini bisa menunjukkan "island of stability", dimana unsur yang terberat bisa bertahan selama berbulan-bulan.
10. Rahasia Kucing Menyeruput Susu Para ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Virgiania Tech dan Princeton University menemukan rahasia cara kucing menyeruput susu. Mereka menemukan bahwa ketika kucing akan minum, lidahnya menjulur terlebih dahulu mebentuk huruf J.
Akibat kemampuan tersebut, kucing tak harus memasukkan seluruh lidahnya ke wadah susu. Bentuk huruf J memungkinkan terbentuknya lajur susu di antara lidah yang bergerak dengan permukaan cairan. Ketika kucing menutup mulut, susu pun bisa diminum tanpa mengakibatkan dagu menjadi basah.


Thursday, December 30, 2010

Struktur Mata Manusia Mirip Planet

Ketika memandang mata orang atau pasangan, semuanya akan tampak sama saja. Tapi, ternyata struktur mikroskopik dari mata setiap orang tampak berbeda satu sama lain. Yang lebih mengejutkan, strukturnya ternyata menyerupai planet.

Lihat saja foto struktur mikroskopik mata yang diambil oleh seorang guru fisika bernama Suren Manvelyan. Foto-foto yang diperlihatkannya menunjukkan bahwa pinggiran bagian hitam mata setiap orang memiliki kerutan yang berbeda menyerupai permukaan planet Mars atau sejenisnya.

Manvelyan yang berasal dari Yerevan, Armenia mengatakan, "Saya tidak menyangka bahwa strukturnya sedemikian rumit. Kita melihat mata ratusan orang, tapi kita tidak menyadari bahwa strukturnya sangat cantik, seperti planet."

Dalam mengambil fotonya, Manvelyan memfokuskan pada bagian mata iris mata yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata serta pupil, bagian yang dikaitkan dengan iris oleh otot.
Struktur mata yang dipamerkan dalam foto-foto Manvelyan bertajuk 'Your Beautiful Eyes' adalah milik murid, teman dan koleganya. Tentang teknik pengambilan gambarnya, Manvelyan mengatakan, "Proses pengambilannya menjadi rahasia saya."

Selain menjadi guru, Manvelyan sejak usia 16 tahun telah bereksperimen dengan fotografi. Kini, ia juga menjadi salah satu fotografer di Yerevan Magazine, media lifestyle orang Armenia di Kanada.

Harga Ikan Laut Naik Tajam

REMBANG-Masyarakat yang mempunyai tradisi mengadakan acara bakar ikan pada malam Tahun Baru, kali ini harus menyediakan dana ekstra. Pasalnya harga ikan laut melonjak tajam akibat minimnya stok. Akibat cuaca buruk yang terjadi kurang lebih sebuklan terakhir, banyak nelayan dan kapal libur melaut sehingga volume perdagangan ikan merosot hampir 50%. Pemantauan di tempat pendaratan dan pelelangan ikan Tasikagung Kecamatan Rembang kota, Karanganyar-Kragan dan Sarang, jumlah ikan yang dilelang per hari sepekan menjelang pergantian tahun terus menyusut jumlahnya.

Kepala TPI Tasikagung Rembang Mulyono menerangkan, komoditi yang biasa digunakan untuk acara bakar ikan di malam tahun baru yakni kakap merah naik dari harga Rp 35 ribu naik menjadi Rp 45 ribu, bawal dari Rp 34 ribu naik menjadi Rp 40 ribu, kerapu dari Rp 25 ribu menjadi rp 34 ribu dan cumi dari Rp 35 ribu menjadi Rp 45 ribu.

Menurut Mulyono nelayan tidak berani berlayar jauh akibat gelombang laut yang mencapai 3 meter. Bahklan beberapa kapal sampai saat ini masih ada yang berlindung di pulau=pulau kecil seputar perairan Jawa utara. Sedangkan dua-tiga kapal yang masuk dan bongkar muatan nekad melakukan hal tersebut karena perbekalan sudah menipis.

Mulyono menambahkan, hasil raman tahun ini turun drastis karena pengaruh cuaca buruk. Menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun dan harga ikan naik. Selama sepekan terakhir hasil tangkapan nelayan berkurang lebih dari 50%. Dari tangkapan hari biasa rata-rata per hari 1,6 ton, turun menjadi 700 kwintal, sehingga berdampak pada naiknya harga ikan laut. ( heru budi s/hasan)

Penasehat LIRA Kota Bekasi Didit Susilo Imbau ‘Perang Terbuka’ Pendukung Walkot Dan Wawalkot Bekasi Dihentikan

BEKASI- Belakangan ini sejak ditahannya Walikota Bekasi H. Mochtar Mohamad (M2) oleh KPK, para pendukungnya terus melakukan pembelaan. Repotnya, pembelaan itu seolah-olah skenario M2 dizholimi secara politik malah dibiarkan. Saat demo ke Gedung KPK lalu misalnya, pendukungnya memandang M2 sengaja dijebloskan karena ‘pesanan’ politik. Para pendemo tidak malu-malu menuding skenario itu diduga dilakukan Wakil Walikota. Bahkan Wakil Walikota H. Rahmat Effendi juga secara resmi dilaporkan oleh Gepeka (Gerakan Peduli Keadilan) ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan anggaran sewaktu menjabat Ketua DPRD tahun 2004 lalu.

Konflik itu makin tajam, seiring dengan isu ditangkapnya 6 pejabat Pemkot Bekasi yang selama ini dianggap gerbong Wakil Walikota saat pesta di Diskotik Golden Crown, pasca Walikota ditahan KPK. Tak lama kemudian seperti aksi balas dendam salah seorang pejabat yang selama ini dicap gerbong Walikota ditangkap BNK Kota Bekasi di tempat yang sama. Demo makin panas karena sudah langsung menyerang posisi Ketua BNK yang dijabat Wakil Walikota.

Repotnya, selama ini beredarnya isu adanya skenario politik ditahannya Walikota tidak dibantah atau diklarifikasi Wakil Walikota. Untuk itu Wakil Walikota H. Rahmat Effendi, harus melakukan langkah-langkah yang tepat serta melakukan konsolidasi dengan Walikota menyikapi perkembangan situasi yang terjadi.

Hal tersebut dikatakan Penasehat DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Bekasi, Didit Susilo, yang kuatir jika tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat bukan tidak mungkin situasi politik akan semakin memanas dan jangan sampai terjadi konflik horizontal antar pendukung justru merugikan semua pihak. “Semua sudah terlihat telangjang tanpa ada etika politik, ini sangat membahayakan. Seharusnya jalannya program pembangunan dan pemerintahan bukan tergantung pada personal namun sistem agar situasi apapun, program yang bersentuhan dengan hajat masyarakat yang dianggarkan APBD tetap jalan,” kata Didit. 

Menurutnya, celah adanya kasus beberapa pejabat yang diindikasi ‘kurang bersih’, meski secara hukum belum terbukti, sebagai Ketua BNK yang sekaligus menyandang Tupoksi Pembina dan Pengawas PNS (UU. No.34/2004), Wakil Walikota harus berani menjatuhan sanksi, minimal adminsitrasi. Publik pasti mendukung langkah itu, karena selama ini tindakan prilaku pejabat ‘dugem’ itu bukan rahasia umum lagi.

Dijelaskannya, Wakil Walikota harus menunjukkan kearifan mensikapi panasnya suhu politik dan segera merangkul semua pihak untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. “Dalam situasi seperti ini perlu kearifan mensikapi sesuatu maka tunjukan sikap kenegarawanan dan ‘ngemong’ agar situasi makin kondusif tentunya tetap berkoordinasi dengan Walikota yang secara sah masih memiliki kewenangan hingga jatuhya hukuman yang memiliki kekuatan hukum (ingkrah),” jelas Didit.

Yang paling penting Wakil Walikota segera mengklarifikasi semua dugaan tuduhan dan mengambil langkah yang tepat terhadap pejabat dugem agar tidak dimanfaatkan menjadi celah politik untuk meminta pertanggungjawaban Rahmat Effendi sebagai Ketua BNK. (dadang)

Desakan Musdalub Golkar Rembang Semakin Menguat

Keterangan Foto: Pimpinan Kecamatan Kragan Partai Golkar, Gatot Paeran. 

REMBANG-Gonjang-Ganjing yang dialami DPD Partai Golkar Rembang terus  berlanjut dan semakin panas . Isu akan diadakannya Musyawarah Daerah Luar biasa (Musdalub) juga semakin mendekati kepastian. Santer terdengar kabar kubu yang berseberangan dengan ketua DPD Fadholi mulai mengumpulkan kekuatan untuk memboikot kpengurusan saat ini.

Salah satu Kader Golkar yang juga sekaligus Pimpinan Kecamatan Kragan Partai Golkar, Gatot Paeran mengatakan, terkait pemberitaan yang menyebutkan Golkar Rembang pecah tidak tepat. Yang betul,  kata dia, pengurus DPD saat ini khususnya ketuanya dianggap tidak mampu menjalankan roda organiasasi. ''Maka yang terjadi selama setahun lebih Golkar jalan di tempat. Hal tersebut jika  diteruskan maka lambat laun  Golkar  akan akan musnah,''kata dia.

Dia menjelaskan,  permasalahan yang dihadapi DPD II Golkar Rembang   telah disampaikan ke DPD 1 Propinsi meliputi dua poin. Di antaranya sudah setahun lebih lamanya ternyata belum juga diselenggrakan Muscam (Musyawarah kecamatan), padahal  Muscam harusnya diadakan tiga bulan usai musda. ''Hal ini jelas sudah melanggar aturan, implikasinya tidak ada kegiatan di tingkat kecamatan,''ujar ketua  Komisi A tersebut.

Gatot menyebutkan,selain belum diselenggarakannya muscam, juga terkait dengan  Prosedur Pergantian Antar  Waktu (PAW). Ia  menganggap,  prosedur PAW  sangat mahal. Selain itu, proses PAW  Suci ternyata molor, jika seharusnya bisa selesai November lalu, ternyata akhir Desember baru diproses. ''Hal iniliah yang menjadi  alasan kader melakukan boikot serta meminta DPD 1 untuk segera menggelar Musdalub,'tukasnya.

Dia mengkalaim dalam pertemuan beberapa hari lalu di rumah salah satu pengurus DPD, dihadiri sebanyak 10 pengurus kecamatan(PK), 10 pengurus Pleno dan 10 pengurus harian. Intinya,  kata dia, mereka sepakat bahwa kepemimpinan DPD II Rembang tidak lagi bisa memperjuangkan partai  bahkan terkesan menjerumuskan partai.''mereka juga sepakat dengan rencana segara diselenggrakan Musdalub. Ini harga mati,''pungkas  Gatot. (hasan

Masyarakat Pesisir Gelar Ritual

Masyarakat Desa Gegunungkulon, Kab. Rembang tampak tengah meggelar ritual sedekah laut. 

REMBANG-Masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Rembang, tepatnya desa Gegunung kulon Kecamatan Rembang kota, hari Kamis   (30/12/2010) menggelar ritual larung sesaji khusus bulan suro. Mereka meyakini dengan menggelar ritual tersebut akan diberkahi saat melaut dan menerima limpahan rizqi, memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah banyak usai perayaan.   

Warga desa Gegunung kulon menggelar ritual sedekah laut sebagai wujud syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diawali dengan melakukan kirab miniatur perahu berisi sesaji berkeliling desa, dikawal kesenian Barong. Kirab keliling menjadi hiburan tersendiri bagi ratusan masyarakat baik setempat atau datang dari desa lain yang menyaksikan.

Sesepuh desa setempat Sutrisno menyebutkan, ritual larung sesaji yang digelar itu merupakan kegiatan rutin yang digelar menjelang hari Jumat terakhir di bulan Sura atau Muharram. Kebetulan besok merupakan hari Jumat terakhir di bulan Sura, sehingga kegiatan ritual diselenggarakan oleh warga.

Dituturkan Sutrisno, biaya penyelenggaraan larung sesaji berasal dari iuran warga yang dominan nelayan. Pemilik kapal, juragan ikan dan nelayan serta warga lain yang bukan nelayan menggalang dana sesuai hasil musyawarah desa. Untuk kegiatan ritual larung sesaji khusus bulan suro tahun ini menghabiskan dana sebanyak 60 juta rupiah.

Usai dikirab keliling desa, miniatur perahu berisi sesaji dilepas ke laut dibawah pengawalan 20 perahu warga setempat. Sekira mencapai jarak 3 mil mereka kembali ke desa untuk merayakan ritual dengan hiburan yang telah dijadwalkan. Antara lain orkes musik, kethoprak dan wayang kulit. (hasan)

Sebelas Tersangka Pengeroyokan di Rembang Dituntut Enam Tahun Penjara

Keterangan Foto: Sejumlah keluarga terdakwa berdoa di depan Pengadilan Negeri Rembang.

REMBANG-Ratusan Warga  Desa Sembiyan  kembali mendatangi  Pengadilan Negeri  Rembang untuk menyaksikan jalannya persidangan yang berlangsung  secara tertutup. Satu kompi  (125 personel) Polres   Rembang  berjaga-jaga di luar gedung . Tak seperti pengamanan sebelumnya  mengingat agenda pembacaan tuntutan  oleh jaksa penuntut umum , agaknya kali ini aparat  lebih memperketat pengamanan. Bahkan  aparat  sempat melakukan sweeping  kepada seluruh warga sembiayan  di depan pintu masuk kantor pengadilan negeri Rembang.

Kapolres Rembang AKBP Kukuh Kalis Susilo didampingi,Kasubag Humas Polres Rembang Ipda Abbas mengatakan,langkah pengamanan memang segaja ditingkatkan semata-mata untuk  mencegah terjadinya tindakan anarkis ataupun kejahatan. ’’Termasuk  sengaja melakukan sweeping kepada warga untuk menghindarkan penggunaan benda-benda tajam yang itu bisa membahayakan orang lain,’’ujarnya.
Jaksa Penuntut Umum  Suwono  mengatakan, para pelaku dituntut  hukuman masing-masing selama enam tahun . Hal ini mengingat  pembunuhan  dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi dan korban sendiri salah sasaran. ’’Para terdakwa yang berjumlah 11 orang dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke 2 dan 3 dengan hukuman maksimal enam tahun penjara,’’ungkapnya.

Selain itu,  kata dia, kejadian itu juga memiliki dampak yang begitu besar yakni membuat resah masyarakat, mengakibatkan penderitaan lahir bathin baik korban maupun anggota keluarga korban. ’’Semestinya tuntutan  hukumannya  selama 12 tahun, namun karena para tersangka masih anak-anak hukuman yang dikenakan hanya separuhnya  yakni 6 tahun penjara ,’’ungkapnya.

Dia berharap, tuntutan hukuman bagi 11 terdakwa warga Mojowarno  bisa dikabulkan oleh majelis hakim nantinya. Kalaupun tidak bisa minimal 2/3 dari tuntutan yang diajukan dalam persidangan. .’’Jika   putusan hakimkurang atau tidak sesuai  aturan ,dan apa yang dituntutkan ,tentu kami   akan  mengupayakan banding,’’tukasnya.

Perwakilan Pengunjuk rasa ,Suyatman mengaku , merasa  kecawa dengan tuntutan yang terlihat meringankan para terdakwa dengan hanya tuntutan maksimal  enam  tahun penjara saja. Padahal,  kata dia, hukuman itu belum sebanding dengan perbuatan meraka. ’’Namun demikian kami akan tetap menghormati dan  mengikuti proses hukum yang berlaku,’’keluhnya.

Sementara itu kepala desa Mojowarno Sumardi mengatakan, sebagai aparat pemerintah desa bagaimanapun memiliki kewajiban mendampingi warganya, meskipun sedang terbelit kasus hukum. Dia menilai tuntutan yang diajukan JPU akan di hormati sebagai bagian dari ekanisme hukum yang berlaku. ’’Sehingga apapun itu merupakan yang terbaik, sambil menunggu keputusan  hakim nantinya,’’ujarnya.

Dia menceritakan,  pada saat pembacaan tuntutan oleh JPU mayoritas ibu para tersangka shock dengan hal tersebut. Bahkan,  kata dia, sempat ada beberapa orang tua (red-ibu )  yang  pingsan usai mendengarkan pembacaan tuntutan. ’’Namun akhirnya meraka pasrah dan menerima kondisi yang seperti itu, pasalnya memang anak-anak mereka terbukti bersalah,’’tandasnya.(hasan)

Samsat Jakbar Gelar Sepeda Santai dan tanam Pohon

JAKARTA-Pihak manajemen samsat Jakarta barat meliputi pimpinan beserta jajarannya untuk kesekian kalinya klub  SEPEDA SANTAI SAMSAT BARAT ( SAMBADA ) belum lama ini mengadakan Sepeda Santai penyerahan dan penanaman 100 bibit  pohon . Adapun objek sasaran program kali ini kali ini adalah Wisata Kuliner Danau Cipondoh Tangerang, dengan mengambil route Jalan Bangun Nusa, Outer Ring Road, kekanan Jalan Daan Mogot, Kekiri Jalan Poris Tangerang berakhir di Objek Wisata Kuliner Danau Cipondoh Tangerang dengan jarak tempuh ± 17 Km diikuti oleh ± 100 peserta, yang terdiri dari anggota Samsat Barat beserta keluarga termasuk unsur pelayan Samsat seperti DPP, Bank DKI, JR, dan Biro Jasa.

 Selain bersepeda santai dilakukan pula penanaman pohon di sekitar danau yang dilakukan oleh Kasubsi STNK Wilayah Jakarta Barat AKP Leganek Mawardi SH, SIK, didampingi para perwira Samsat dan perwakilan instansi Samsat, sekaligus penyerahan 100 Batang Bibit Pohon Mahoni dan Melinjo kepada H. Maman selaku pengelola Objek Wisata tersebut.

Kasubsi STNK Wilayah Jakarta Barat AKP Leganek Mawardi SH, SIK. ketika memimpin acara tersebut mengatakan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah dalam memasyarakatkan bersepeda sekaligus memupuk kebersamaan antar pelaksana pelayanan Samsat  dan yang tak kalah pentingnya kegiatan ini dimaksudkan juga untuk mendukung program Pemerintah dalam penanaman 1 Milliar pohon.

"Ini sebagai bukti kepedulian kami terhadap lingkungan,"ujarnya.

Leganek menambahkan bahwa event ini adalah bagian dari kegiatan dalam rangka Gebyar Pelayanan Prima Samsat Barat, khususnya bidang Kemitraan dengan masyarakat sebagai upaya mendukung program 100 hari kerja Polda Metro Jaya yang akan berakhir pada awal Februari 2011.Para peserta sangat antusias dalam mengikuti semua acara yang diprogramkan oleh pihak manajemen samsat Jakarta barat.(YORI)

PDAM Bekasi Butuh Investor



BEKASI-Kurang optimalnya pelayanan PDAM “Tirta Bhagasasi” disebabkan beberapa faktor, di antaranya minimnya dana yang tersedia untuk pengembangan sambungan langganan (SL) sementara potensi pengembangan yang telah direncanakan dalam Bisnis Plant sebanyak 173.606 unit SL dalam 5 tahun ke depan. Dengan rasio penambahan penduduk Bekasi 2,68% tiap tahun diproyeksikan penambahan SL per tahun lebih kurang 10.000 unit sambungan. Sehingga tingkat pelayanan ke depan menjadi 32% daerah cakupan pelayanan. Hal itu disampaikan Direktur Utama PDAM Drs. Wahyu Prihantono baru-baru ini.

“Apabila mengacu pada keputusan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2008 indikator PDAM sehat salah satunya adalah pendapatan air harus full cost recovery atau pendapatan air harus memenuhi biaya, yakni  Rp 4.403/m3 sementara di PDAM Bekasi masih di bawah itu hanya Rp 3.458/m3,” katanya.

Hal ini apabila tidak segera ditopang dengan masuknya investor untuk membiayai pembangunan infrastruktur dapat mengganggu keuangan perusahaan. PDAM Bekasi merupakan badan usaha milik daerah kota dan kabupaten Bekasi dan kami berkewajiban menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) per tahun lebih kurang masing-masing sebesar Rp 3 M untuk kabupaten Bekasi dan Rp 2 M untuk kota Bekasi.

Pihaknya berharap dengan masuknya investor target MDG’s cakupan kota dalam hal pelayanan air sebesar 80% dapat tercapai. Sekarang saja, pelanggan yang masuk daftar tunggu (waiting list) mencapai 85.000 calon pelanggan yang belum bisa dilayani karena keterbatasan dana. Keluh Wahyu. Saat ini PDAM Bekasi masih mengenakan tarif terendah yakni Rp 2.000 /m3 sementara biaya produksi apabila dikalkulasikan mencapai Rp 2.800 /m3 .

Idealnya, kata Wahyu, dijual Rp 10 /liter. Saat ini PDAM masih mematoh harga Rp 2 / liter apabila hal ini terus berlanjut dengan tarif yang sangat minim ini, dapat mengganggu keuangan perusahaan atau merugi.

“Terkait rencana dimaksud PDAM Bekasi membuka peluang pada investor infrastruktur dalam pengembangan jaringan,”sambung Wahyu.

Apabila mengacu pada PP 16 tentang SPAM yakni investasi pada sumber air hingga proses produksi, sistem distribusi dan sistem pelayanan maka khusus untuk investasi pelayanan dimungkinkan untuk membuka kerja sama yang seluas-luasnya dengan investor swasta.

"Prospek kebutuhan air bersih di kota Bekasi saat ini sangat tinggi, rata-rata konsumsi air bersih pelanggan saat ini mencapai 130 liter/jiwa/hari, dalam Bisnis Plan telah kami buatkan mapping /pemetaan program pelayanan 5 tahun ke depan sehingga menjadi 150 liter/jiwa/hari upaya pengembangan sistem pelayanan serta mencari sumber air baru termasuk membangun jaringan-jaringan baru pada daerah yang belum terjangkau menjadi prioritas kami,”ujarnya lagi.

Di sisi lain, terang Wahyu, tingkat kebocoran juga terus diturunkan secara berkesinambungan serta mengoptimalkan kinerja para pembaca meter serta mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan data DSML yang barbasis IT.

Masalah yang mendera PDAM Bekasi mengundang perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Rakyat. Menurut pimpinan LSM yang berkiprah di Bekasi Ali Rahmat,  PDAM harus segera mengambil langkah positif ke depan agar terus berkembang dan menguntungkan dari segi bisnis, mencari alternatif investor itu langkah yang sangat positif termasuk bagaimana pimpinan PDAM terus mengupayakan penyesuaian tarif.

Ali mencontohkan tarif yang berlaku di DKI saat ini saja mencapai US$ 0,7 atau setara Rp 5.000, sementara yang berlaku di Bekasi hanya Rp 2.000 /m3. Hal seperti ini tentu bisa menggangu kelangsungan PDAM ke depan apabila tidak segera diatasi. “Untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk Kepala daerah seharusnya segera turun tangan.” pungkasnya. Anas

Polri Siap Kerjasama Dengan KPK untuk Berantas Korupsi

JAKARTA - Polri menerima ajakan KPK untuk sama-sama berhenti korupsi. Polri siap bekerja sama dengan KPK untuk memerangi korupsi di lembaga masing-masing.

"Selama ini kan kita telah kerja sama, jadi kerjasama itu tetap terus kita lakukan," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis (30/12/2010).

Anton menjelaskan, selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan KPK dalam penanganan berbagai kasus. "Kita kan ngga bisa bekerja sendiri," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak lembaga hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim, untuk berhenti korupsi. Jika tetap dibiarkan, pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya sulit dilakukan.

"Kami ajak jaksa, polisi dan hakim untuk berhenti korupsi. Kalau enggak, yang nakal-nakal akan kami ambil," tegas Komisioner KPK, Bibit Samad Rianto dalam konferensi pers akhir tahun KPK, Rabu (29/12/2010).

Dalam laporan akhir tahun Polri 2010, penanganan kasus korupsi mencapai 277 perkara sementara tahun 2009 terjadi 427 perkara. Artinya terjadi penurunan sebanyak 150 perkara.

Sementara dari data laporan tersebut, sebanyak 231 perkara diselesaikan sedangkan tahun 2009 sebanyak 204 perkara. Dengan demikian penyelesaian perkara korupsi meningkat 27 perkara.

Data itu juga menyebutkan, Polri telah menyelamatkan keuangan negara pada tahun 2010 sebesar Rp 339.646.929.059 sedangkan tahun 2009 sebesar Rp 195.671.252.605 sehingga jumlah kerugian negara yang dapat diselamatkan meningkat sebesar Rp 143.975.676.454.

Ranperda RTRW Ditunda Pengesahannya

REMBANG-Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terdiri Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPTHB), Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telkomunikasi, Pencabutan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rembang serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang, ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam rapat paripurna penetapan, Kamis 30 Desember 2010, dipimpin Ketua DPRD Rembang Sunarto,  36 dari 44 orang anggota dewan yang hadir menyetujui 5 perda baru segera dilaksanakan. Minus 1 perda yakni RTRW Kabupaten Rembang 2010-2030 yang baru baru bisa dijadikan landasan regulasi setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).

Rapat paripurna diawali membacakan hasil  pembahasan panitia khusus (Pansus) 1 yang membedah 2 ranperda yakni draf  RPJMD dan RTRW. Ketua Pansus 1 Puji Santoso mewakili 20 anggota lain menyampaikan menyetujui draf RPJMD ditetapkan sebagai perda dengan penyempurnaan. Sedangkan ranperda RTRW ditunda pengesahannya karena perlu direvisi secara substansial dan harus menunggu surat persetujuan dari BKTRN.

Sedangkan Pansus 2 melalui Ketua Gunasih mewakili 20 anggota saat membacakan hasil atas 4 ranperda yang dibahas yakni tentang Pencabutan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Daerah, menyetujui ditetapkan menjadi Perda dengan perubahan dan penyempurnaan.

Sementara pada pendapat akhir fraksi, Partai Demokrat melalui juru bicara Edi Kartono, Partai Golkar melalui juru bicara Joko Susilo, Partai P3 melalui juru bicara Kodriyah, PKB melalui juru bicara Shodiqin Yasir, PDI-P melalui juru bicara Suprihadi dan Bintang Keadilan melalui juru bicara Munthohid menyatakan menyetujui 5 ranperda selain RTRW disetujui untuk ditetapkan, sedangkan ranperda RTRW baru ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari BKTRN. Sementara Fraksi Amanah Nasional melalui juru bicara Nur Hasan menyampaikan menyetujui ke 6 ranperda ditetapkan menjadi Perda.
  
Meski 6 ranperda disetujui ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD Rembang, ada sejumla rekomendasi yang harus dipenuhi. Antara lain, semua proses perijinan agar dipermudah; tidak ada lagi pungutan-pungutan lain berkaitan semua proses perijinan; efisiensi dan legalisasi lampu penerengan jalan umum dan dianggarkan untuk meterisasi tiap lampu tersebut; penerapan parkir berlangganan untuk menunjang pendapatan sektor parkir; mengoptimalkan penarikan pajak dari warung-warung kopi dan diterbitkannya peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar petunjuk tekhnis pelaksanaan Perda. (hasan)

Didemo Massa FNK, Pengesahan Perda RTRW Terancam Ditunda

REMBANG - Puluhan massa dari Front Nusa Kendeng (FNK) Rembang, Rabu (29/12/2010)  menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka membawa berbagai atribut yang bertuliskan kecaman terhadap Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dianggap tidak memihak  kepada memihak raktyat.

Setelah berorasi di halaman gedung DPRD  massa  kemudian melanjutkan aksi penyampaian aspirasi dengan wakil rakyat. Di ruang Banggar massa dari FNK akhirnya   bertemu dengan  4 anggota dari 20  tim Pansus 1 DPRD yang membidangi Raperda  RTRW dan RPJMD.

Narko  selaku kordinator aksi dalam press realesnya menyebutkan,Ranperda RTRW Kabupaten Rembang  yang rencana disahkan besok kamis 30/12/2010 dianggap masih prematur .menurutnya,dengan tidak disertainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) padahal menjadi prasyarat untuk penyusuanan pembangunan yang berkelanjutan.

''Maka dari itu Ranperda RTRW sudah sepatunya ditolak dan harus ditunda pengesahannya oleh anggota dewan ,selain itu perda yang dibuat mengabaikan partisipasi publik dan proses pembuatan perda ini cacat hukum,''katanya.

Dia menilai, penyusunan Ranperda RTRW ini diindikasikan telah terjadi konspirasi antara pemodal (kapitalis) dan birokrat, sehingga bisa dikatakan ini merupakan proyek kejar tayang yang diduga untuk melancarkan kepentingan salah satu perusahaan pertambangan yang ingin melakukan investasi di sini.

'Ranperda yang disusun ini merupakan mimpi buruk bagi masyarakat kecil dan lingkungan,'ungkapnya.

Lebih lanjut, Narko melihat Pemerintah  Kabupaten Rembang juga dalam darfnya tidak mengkatagorikan pegunungan Kendeng utara sebagai kawasan lidung. Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu area konfirmasi dan resapan air.
''Hal itu jelas mengancam kebutuhan bahan baku air di masyarakat dan persawahan di sekitarnya. Ketika itu dibiarkan hajat hidup masyarakat otomatis akan terancam pula,''jelasnya.

Baskoro yang juga salah satu dari massa yang tergabung di FNK  mengungkapkan, Ranperda RTRW yang saat ini ternyata juga tidak melindungi keberadaan situs Terjan sebagai salah satu kawasan lindung dan juga sebagai Benda Cagar Budaya. Namun yang terjadi, kata dia, justru tidak dimasukkan dalam Ranperda RTRW, hal ini jelas lucu jelas  karena pemerintah tidak melindungi kawaasan tersebut.

''Sehingga yang terjadi saat ini masih banyaknya penambangan disekitar situs,hal  itu jelas mengancam keberadaan kawasan lindung,''terangnya

Ketua Pansus 1 DPRD Rembang Puji Santoso saat berdialog dengan massa dari Front Nusa Kendeng mengatakan, Perda RTRW sifatnya wajib dimiliki oleh tiap-tiap kabupaten atau kota sesuai dengan uu no 26 tahun 2007 serta Permendagri no 28 tahun 2008 yang menyatakan dalam jangka waktu 3 tahun (red-setelah uu) .dia menyebutkan,rekomendasi Gubernur sudah dikeluarkan sementara saat ini menuju persetujuan ke Badan Koordinasi Penata Ruangan Nasioanl (BKPRN).

''Jika mengacu undang-undang,maka Bagaiamanapun Ranperda RTRW 2010 harus di sahkan,''ungkapnya.

Dia mengakui, memang dalam Ranperda RTRW ini tidak menyertakan KLHS yang itu diatur dalam uu 32 tahun 2009. Ketika ini menjadi perosalan kata dia, hal ini akan segera  dikonsultasikan kembali dengan bagian hukum terkait persoalan hukum yang ada.

''Jika melihat masih banyak celah yang tidak sesuai ini,maka kemungkinan Pengesahan dan Penetapan Ranperda RTRW akan ditunda dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan,”ujarnya lagi. (hasan

Terkait Dugaan Penggelapan Dana KF, Bupati Akan Tindak Tegas Oknum PPLS Nakal

REMBANG - Bupati Rembang H Moch Salim  telah memerintahkan Inspektorat Kabupaten Rembang untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan anggaran dana penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (Pemberantasan Buta Aksara)  yang dilakukan salah seorang oknum Penilik Luar Sekolah  diwilayah   Kecamatan Sluke sebagaimana dilansir sejumlah media.akhir-akhir ini

Hal tersebut disampaikan Bupati Rembang H Moch Salim didampingi Kepala Bagian Humas Setda Rembang HM Daenuri SPd SH MM kepada sejumlah wartawan.

Dirinya  sudah perintahkan Inspektorat untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan dana tersebut, sehingga permasalahannya menjadi jelas. Kalau memang dugaan tersebut benar, tentunya akan kita ambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku, “ tegas Bupati Rembang yang telah memerintahkan  kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang untuk meneliti kebenaran berita tersebut.

Dia menyebutkan , jika dugaan sebagaimana yang diberitakan itu benar hal itu jelas amat memprihatinkan.  Ketika di tengah-tenagah upaya kita untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Rembang ternyata  ada seorang oknum PNS yang melakukan tindakan tercela tersebut, ini merupakan pelajaran yang luar biasa  khususnya bagi tenaga pendidik,ujar Bupati.

Salim mengungkapkan, di tengah-tengah  upaya untuk mencerdaskan masyarakat Rembang melalui program pendidikan gratis dan bermutu, ternyata  ada oknum PNS atau siapa pun yang menodai kerja keras selama ini.  Padahal sudah jelas Komitmen kita untuk mencerdakan warga Rembang  dengan alokasi APBD Kabupaten yang terbatas bahkan relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah,’’bebernya.

Dia menambahkan, selama lima tahun pihaknya berani   mengambil langkah cerdas dengan  menggratiskan sekolah-sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga SMA atau sejajar bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Selain itu, kata dia, progam  ini  notabena bagian dari 4 pilar pembangunan kabupaten Rembang harus didukung semua pihak dan jangan sampai  dinodai oleh tindakan tidak terpuji oknum PNS.

’’Namun demikian Bupati mengharapkan semua pihak untuk menyikapi permasalahan  tersebut secara jernih  dan proporsional,’’pungkasnya

Terpisah Abdul Muid saat menemui sejumlah wartawan membantah tuduhan tersebut dan pihaknya mengaku  pada tahun 2008 di wilayah Kec. Sluke telah mengajukan 265 kelompok program jaring dan garap keaksaraan dasar olehnya melalui proposal LDNU dalam hal ini selaku  Penyelenggara  ke Dinas Pendidikan Kab Rembang melalui bidang pendidikan luar sekolah namun setelah diajukan tiba-tiba yang direalisasi hanya 59 kelompok saja. “Tak hanya itu, penyelenggara kegiatan yang seharusnya dari LDNU  tersebut pun tiba-tiba diganti oleh penyelenggara lain,”  pungkasnya.

Sementara itu Kabid PNF (Pendidikan Non Formal) Winaryu kudsiah saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menuturkan, setelah menerima pengajuan sejumlah 265 kelompok dari LDNU  pihaknya melakukan verivikasi namuan dari hasil verivikasi data yang diajukan sejumlah 265 kelompok, hanya bisa diakomodir sejumlah 59 kelompok. Hal tersebut terjadi  karena banyak ditemukan nama-nama yang sebetulnya telah mengikuti, diikut sertakan kembali hal ini jelas-jelas tak diperbolehkan

Sedang permasalahan kenapa LDNU tak menjadi penyelenggara kegiatan,  karena LDNU tak ada MOU dengaan Dinas Pendidikan sehingga untuk  menyelenggarakan program tersebut pengajuan proposal yang memiliki MOU dengan dinas diantaranya  PKBM Mekar Arum Lasem sejumlah 50 kelompok sedang yang 9 kelompok SKB Rembang dengan Rincian /Kelompok Rp.3.600.000  dana tersebut terealisasi dari APBN
 pada tahun 2009 sebesar Rp.212.400.000.

Sedang pada tahun 2010 tepatnya pada bulan Oktober pemerintah merealisasikan kembali permohonan pengajuan  proposal program jaring dan Garap KF dari Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU Bina bhakti perwakilan cabang Lasem selaku pemyelenggara mendapatkan bantuan dana APBN sebesar Rp.273.600.000 untuk 76 kelompok  kelompok, sehingga jumlah yang telah direalisasikan pemerintah melalui APBN sebanyak 135 kelompok.

Namun dalam perjalanannya terjadi dugaan penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Abdul Muid, di antaranya merealisasikan sejumlah dana ke beberapa desa di kecamatan Sluke tanpa pendampingan penyelenggara dari YPM NU penilik PLS Suharno SP.d dan Kepala UPT Dinas Pendididkan Kec.Sluke. Tak hanya itu, penyelenggaraan  Program Jaring Garap KF yang seharusnya menjadi tugas pokok  Hj.Durrotun Nafissa S.Ag  selaku ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU  Justru diambil alih oleh Abdul Muid Selaku PPLS Kec.Sluke.(hasan) 

Polres Rembang Akhirnya Berhasi Membekuk 4 Pelaku Pembobolan Sekolah

REMBANG-Kurang dari sepekan peristiwa pembobolan SMPN 3 Pamotan dan SMPN 2 Sulang, 4 dari 9 pelaku berhasil diringkus jajaran Reskrim Polres Rembang. Ke 4 pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda,diantaranya  kecamatan Jatirogo dan Tuban Propinsi Jawa timur.

Kapolres Rembang AKBP Kukuh Kalis Susilo didampingi Kasat Reskrim AKP Sugirman dan Kabag Humas AKP Abas saat gelar perkara di halaman Mapolres siang tadi menjelaskan, kejadian pembobolan sekolah kosong khususnya malam hari diduga merupakan pelaku kriminal lintas daerah. Sehingga dikoordinasikan dengan beberapa Polres tetangga, diantaranya Pati-Blora dan Tuban dan. Ternyata dari dari Polres Tuban. Dari Polres Tuban diperoleh keterangan ada beberapa residivis di wilayah kerja mereka yang menggunakan modus operandi seperti itu. Akhirnya nama-nama residivis tersebut dikantongi dan dicari keberadaannya.

Menurut Kapolres Rembang AKBP Kukuh Kalis Susilo, pihaknya membentuk dua regu untuk mencari para pelaku, berbekal alamat yang dikantongi. Saat bertemu dan akan dimintai keterangan, dua orang diantaranya justru melarikan diri sehingga akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas.

Kapolres Rembang AKBP Kukuh Kalis Susilo menambahkan, dari dua tersangka diperoleh nama pelaku lain, total berjumlah 9 orang. Namun saat disergap di tempat persembunyian, hanya didapati 2 pelaku, 5 orang lain tidak ada di tempat. Nama ke 5 orang tersebut sudah diketahui identitasnya, mereka masuk Daftar Pencurian Orang (DPO) Polres Rembang.

Sementara itu Kasat Reskrim AKP Sugirman menyebutkan, ke 4 tersangka yang tertangkap yakni Saefudin Zuhri bin Asmuin, 30 tahun, warga desa Wot Jogo kecamatan Jatirogo. Rusmani bin Pasiran, 25 tahun, warga desa Tileng Talu kecamatan Montong. Yeni bin Bahri, 32 tahun dan Gunani bin Tarmani keduanya warga desa Sidorejo kecamatan Kenduruan, semua pelaku asal Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa timur. Bersama para tersangka turut diamankan barang bukti peralatan yang digunakan saat beraksi dan sebagian benda yang dicuri.

Disebutkan Kasat Reskrim AKP Sugirman, pelaku dijerat Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan (curas) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Sementara dari pengakuan tersangka mereka sudah berulang kali melakukan pembobolan sekolah. Diantara mereka dibagi tugas, melakukan pencarian dan pengamatan bakal lokasi, regu pelaksana dan bagian menjual hasil operasi. Dalam menjalankan aksinya mereka menyewa mobil untuk memudahkan operasi. (hasan)

Aparat Polsek Lasem Lakukan Razia Terhadap PSK Preman Dan Miras

REMBANG-Perampuan yang diduga pekerja seks komersial (PSK), preman dan pengamen diamankan aparat Polsek Lasem dalam razia penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Senin pagi hingga siang, (27/12). Aparat kepolisian juga berhasil menyita puluhan botol minuman keras dari sejumlah warung.

Razia dipimpin langsung Kapolsek Lasem AKP Isnaeni diikuti unsur Koramil dan aparatur Kecamatan, dimulai sekitar pukul 12.00 dari sebuah tempat yang diduga lokalisasi di Desa Dorokandang. dari tempat tersebut sedikitnya 11 perempuan yang diduga PSK diamankan dari rumah-rumah dari bambu. Padahal biasanya di tempat tersebut tak kurang ada 30-an perempuan yang mangkal.

Dari Dorokandang, aparat menyusur belakang  Pasar Lasem. Di bedeng sebuah sebuah rumah belakang pasar, aparat mendapatkan tak kurang 3 orang laki-laki yang diduga preman atau pengamen tengah berada di sebuah ruangan dengan seorang perempuan. mereka kemudian diamankan ke dalam mobil.

Selepas dari pasar, apara kemudian menyusur sejumlah warung di jalur pantura dekat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan MA Maarif NU Lasem. Tak kurang 100 meter dari lokasi sekolah, aparat merazia sebuah warung kopi. Aparat menemukan 3 botol besar arak dan langsung menyitanya. Dari warung kopi dilanjutkan penyusuran sejumlah warung dan kembali menemukan arak dan miras tanpa ijin.

Kapolsek Lasem AKP Isnaeni menerangkan, total selama razia pekat tersebut berhasil disita 33 botol besar arak dan 20 botol miras jenis New Port tanpa ijin. Serta 12 PSK dan 3 orang pria pengamen yang diduga juga sebagai preman.  (hasan)

Monday, December 27, 2010

Orang Tua Siswa di kab. Bekasi Kecewa, Ambil Raport Diminta Tebusan Rp 25.000


BEKASI-Sejumlah orang tua murid Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi kecewa. Karena untuk mengambil raport anaknya mereka dipungut biaya dengan kisaran Rp 20.000 hingga Rp 25.000 dengan alasan menebus raport. Jika tidak mau membayar, maka raport tidak diberikan.

Kondisi itu diungkapkan Rizal orang tua siswa yang duduk di SMP N 1 Tambelang. Dia mengungkapkan, para orang siswa baru saja bergembira, karena anak-anaknya sudah selesai mengikuti ujian smester . Akan tetapi kegembiraan itu tidak dinikmati sepenuhnya, karena ketika mau mengambil raport mncul lagi pesoalan baru diminta untuk membayar biaya tebus raport Rp 25.000 ketika pembagian raport dan jika tidak membayar jangan harap raport diberikan oleh pihak sekolah.

“Bagimana ini, katanya wajib belajar (Wajar) sembilan tahun dan semua biaya ditanggung melalui dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tapi kenyataannya mengambil raport saja dipungut biaya walaupu n dulu ketika masuk sekolah sudah diwajibkan membayar uang awal tahun dengan dalih pembangunan. Kenapa pemerintah tidak tegas tangani persoalan yang dikeluhkan orang tua murid,” ujar Rizal terheran-heran, Senin (27/12/2010).

Sementara itu Iyon Sekretaris ICMI Kabupaten Bekasi yang juga menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Tambelang ketika dihubungi,  mengatakan, pihaknya sebagai orang tua siswa dan para orang tua siswa lainnya sangat kecewa dengan sikap pemerintah maupun para pelaksana pendidikan (Ka Sekolah dan Guru-red) yang tidak amanah mentaati undang-undang ataupun Peraturan Daerah (perda) karena terbukti masih banyak para oknum pendidik memungut biaya sekolah dan tidak ada sanksi atau tindakan kongkrit dan tegas dari petinggi maupun penegak hukum.

“Apa manfaatnya undang-undang ataupun Perda dibuat jika dalam realisasinya tidak diterapkan oleh pihak pendidikan, dan malah buat alas an mencari keuntungan, kenyataannya seperti yang saya alami menyekolahkan anak saya di SD maupun SMP masih dipungut biaya,” keluhnya.

Lebih lanjut Iyon menuturkan,  bagi masyarakat Tambelang uang sebesar Rp.25.000 itu sangat berarti karena sebagian besar masyarakat Tambelang adalah petani, jadi untuk menebus Raport anaknya ia harus menjual ayam atau itik yang masih kecil-kecil  4-5 ekor . Padahal dalam selogan terpampang kalau sekolah dari mulai SDN-SMP gratis. Ternyata tulisan gratis hanyalah isapan jempol belaka.

Iyon  menunjukkan, sekolah yang meminta uang rapot yakni SMPN 1 Tambelang sebesar Rp.25 000 persiswa, SMPN 2 Tambelang, sebesar Rp.20 000 dan mendengar kalau SMP memungut  SDN yang ada di Tambelang akhirnya juga ikut-ikutan meminta uang tebusan raport.

Iyan bersama orang tua murit lainnya  sangat kecewa  kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi, Dr Rusdi M Biomed karena tidak dapat mengontrol anak buahnya yang melakukan pungutan liar (Pungli) dengan dalih menebus Raport. Yoto

Warga Perum Villa Bekasi Indah Gotong Royong Perbaiki Jalan Lingkungan


-Dua Tahun Pemkab Bekasi Membiarkan Jalan Rusak

BEKASI-Meski tidak mendapat respon dari pemerintah daerah, warga di lingkungan Perumahan Villa Bekasi Indah II Rt 004/010, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, tetap berinisiatif memperbaiki jalan lingkungan berukuran 5 x 3 meter yang menghubungkan tiga desa di dua kecamatan yakni Tambun Selatan dan Tambun Utara. Namun demikian, hal ini menjadi catatan buruk bagi pemerintah daerah terkait pelayanan publik yang kurang maksimal.

Melalui gotong royong swadaya masyarakat ini, jalan ini akhirnya dapat dilewati oleh sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat. Sebelumnya, jalan penghubung di tiga desa yakni Mangunjaya, Jejalen serta Sumberjaya itu sulit dilewati para pengguna jalan.Sejak dua tahun terakhir jalan tersebut dalam kondisi rusak dan berlubang, apalagi musim penghujan tiba jalan pun tergenang air.

"Alhamdulillah, atas inisiatif warga di lingkungan Rt 004/010 serta partisipasi masyarakat pengguna jalan, pembangunan dengan nilai Rp16 juta ini selesai selama dua bulan, meski bulan Ramadhan sempat terhenti," tutur Penasehat RW 010, Jamiruddin, kemarin.

Dikatannya, selama pembangunan berjalan sumbangan swadaya masyarakat itu berupa uang, bahan material maupun hasil dana para penggunan jalan.

Dikatakannya, insfrastruktur jalan lingkungan seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sebab, jalan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai akses transportasi darat.

Sebelumnya, kata Jamiruddin, pihaknya telah mengusulkan proposal jalan kepada pemerintah daerah melalui dana aspirasi dewan pada 2008 lalu. Namun, dua tahun terakhir ini tidak ada perhatian atau respon tersebut. "Seperti tiga titik jaling yang berada di jalan raya Villa Bekasi Indah II, di dalam perumahan jalan Catelia Blok C 10, juga termasuk jalan swadaya masyarakat yang baru selesai dikerjakan," sebut Avo panggilan akrabnya. Padahal, sambung Avo, sudah tiga kali mengajukan proposal tersebut, namun tidak ada yang tembus.

Proposal terakhir tengah diajukan untuk pembangunan jalan di Kampung Pulo, Desa Sumberjaya, sepanjang 500 meter yang berbatasan antara Perumahan Villa Bekasi Indah II dengan Puri Cendana. "Kami ajukan proposal ini Tahun Anggaran 2011 mendatang," ujarnya.(dharma)

Alokasi DBHCT Kab Rembang Tahiun 2011 Naik 21%


REMBANG-Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)  yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Rembang, tahun 2011  naik sekitar  21%. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jateng Nomor 155 Tahun 2010 perihal DBHCHT Bagian Pemprov Jateng dan Pemkab serta Pemkot di Jateng 2011.
Kabag (Kepala Bagian ) Perekonomian Setda Rembang, Ir.Muntoha MM  menyebutkan, tahun depan alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Rembang sebesar 2,8 milyar rupiah.angka tersebut kata dia, naik  21% dari penerimaan tahun 2010 sebanyak 2,3 miliar rupiah.
Dia menyebutkan , DBHCHT sebesar 2,8 miliar rupiah tersebut belum masuk pada APBD 2011. Penyebabnya kata dia, keputusan Menteri Keuangan dan Surat Gubernur Jateng tentang DBHCHT diterima setelah APBD Rembang 2011 telah ditetapkan oleh DPRD Rembang.
''Sementara  saat ini APBD 2011 sedang dievaluasi oleh gubernur, sehingga pendapatan daerah berasal dari DBHCHT akan dimasukkan APBD pasca evaluasi,''terangnya.
Muntoha menambahkan, Pemkab Rembang berencana menggunakan DBHCHT untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat. Rencanan tersebut kata dia  masih akan dikoordinasikan dengan seluruh SKPD  dengan mengacu bentuk kegiatan tahun lalu.
''Antara lain untuk pengembangan pertanian, pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah, serta sosialisasi pemberantasan cukai ilegal,''tukasnya.(hasan)

Ketua Terpilih DPD PKS Rembang Periode 2010-2015 Targetkan 7 Kursi Dalam Pileg Mendatang


REMBANG-Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Ke 2 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rembang selama dua hari semenjak tanggal 25-26 Desember 2010 di gedung KPRI Hemat Kecamatan Rembang, akhirnya menempatkan kader partai Ghofar Ismail sebagai Ketua. Kelengkapan pengurus partai meliputi bidang-bidang, dijadwalkan dibentuk dalam waktu dekat setelah musda Musda.
Secara utuh struktur pengurus DPD PKS Rembang periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng Abdullah Fikri, nomor 019 tanggal penetapan 26 Desember 2010 tentang Struktur DPD PKS Rembang Periode 2010-2015 yang dibacakan perwakilan pengurus DPW Jawa tengah Iksan Mustofa, meliputi Ketua Umum Ghofar Ismail, Wakil Ketua Umum Robis Swabihantoro, Sekertaris Umum Sutrisno, Bendahara Umum Arif Kurniawan. Dilanjutkan pengambilan sumpah dan pelantikan kader partai yang terpilih sebagai pengurus, oleh Iksan Mustofa. 
 Perwakilan DPW PKS Jateng Iksan Mustofa yang menjabat  bendahara umum saat dikonfirmasi usai pelantikan menuturkan , keberhasilan PKS menempati urutan 4 besar perolehan suara pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 tak lepas dari jargon partai, yakni bersih dan peduli. Implementasinya mulai tahun 2004 lalu melakukan perubahan besar, meski masih berbasis dan bernafaskan Islam namun PKS terbuka untuk semua lapisan dan elemen masyarakat, serta meningkatkan kepedulian pada kemaslahatan umat, tidak hanya kaum muslim saja.
Sedangkan pada periode pemilihan umum legislatif mendatang sebut Iksan Mustofa, PKS menargetkan tampil sebagai 3 besar di tingkat nasional, regional provinsi dan kabupaten/kota. Juga meloloskan calon yang diusung pada pemilihan umum kepala daerah, terpilih menjadi pemenang. Strategi pemenangan secara garis besar berpijak dari DPP tetapi untuk pengembangannya diserahkan DPW dan DPD, menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah
Sementara itu kandidat terpilih Ketua DPD PKS Rembang periode 2010-2015, Ghofar Ismail didampingi pengurus lain saat ditemui  menuturkan, meski berat menempatkan PKS berada di posisi 3 besar pada pemilihan umum legislatif mendatang, namun karena sudah menjadi garis perjuangan partai, maka harus diupayakan agar tercapai. Dalam waktu dekat pasca musda segera dilakukan pembahasan strategi yang akan dilaksanakan.
Menurut Ghofar Ismail, langkah pertama mengadakan konsolidasi internal partai melibatkan kader dan simpatisan. Kedua melakukan pendekatan dan menggandeng tokoh masyarakat serta tokoh agama agar bersedia mendukung perjuangan PKS dan ketiga memetakan permasalahan masyarakat kemudian memperjuangkan agar terpenuhi sehingga menumbuh kembangkan kepercayaan terhadap PKS yang hasilnya mereka ikut berjuang bersama memenuhi target menempati posisi 3 besar pemenang pemilu legislatif tahun 2014. 
Ghofar Ismail menambahkan, posisi 3 besar pemenang pemilu legislatif mendatang, berarti DPD PKS Rembang harus menambah raihan suara menjadi 7 kursi. Saat ini partai berlambang bulan dua sabit mengapit padi itu menempatkan 3 orang kadernya di gedung dewan, harus berusaha keras menambah wakilnya sebanyak 4 orang lagi untuk menempati posisi 3 besar.
Trend positif raihan suara ditunjukkan DPD PKS Rembang sejak partai tersebut aktif mengikuti pemilihan umum legislatif. Pada keikut sertaan tahun 1999 mendapat 1.400 suara, tahun 2004 memperoleh 8.000 suara dan tahun 2009 meraih 16.000 suara. (Hasan)  

Saturday, December 25, 2010

Ratusan Warga Bantar Gebang Dibujuk Tandatangani Blangko Penangguhan Penahanan Mochtar Mohamad

BEKASI-Sejumlah pendukung Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad terus berupaya untuk “membebaskan” Mochtar dari jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK). Berbagai cara dilakukan. Di antaranya, mereka  terus melakukan gerilya, sampai mendatangi  sejumlah RT/RW untuk meminta warga menandatangani blangko yang berisi desakan penangguhan Mochtar oleh KPK.

Ketua RW 04 Kelurahan Ciketing Udik H. Anim membenarkan upaya itu.  “Benar RW 04 dan para RT telah memberikan tanda tangan agar Wali Kota bisa dapat penangguhan penahanan. Saya mendapat blangko penandatanganan langsung dari Lurah Ciketing Udik, yaitu Lurah Minto. Dia pada malam hari datang ke rumah saya,” ujarnya.

Ketua RW yang lain H. Onar pun mengungkapkan hal senada. Salah satu tokoh di Kecamatan Bantar Gebang ini mengatakan, bahwa sejumlah warga di wilayah Rw-nya juga telah menandatangani blangko terseb ut.   Malah menurutnya, empat ratus orang warganya ikut tanda tangan.

Diakui, tadinya banyak juga warga merasa takut menandatanganinya. Tapi H. Onar terus berusaha membujuk warga agar mau menandatangani  blangko tersebut. ” Kita tak perlu takut.  Itu kan tanda tangan permohonan. Dewan saja sudah tanda tangan,”ujar H. Onar.

Lurah Cikiwul Gede yang dikonfirmasi wartawan  pada hari Sabtu (25/12/2010), saat sedang membereskan pagar di kantornya, mengakui bahwa ia juga mendengar RT/RW juga ikut tanda tangan di karenakan ada pengurus PDI di sana. Pak Lurah pun menambahkan, ia tidak turun ke RT/RW. “Saya bukan orang politik, tetapi PNS,”ujarnya.

Sementara itu, Camat Bantar Gebang Drs.Yayan Yuliana belum bisa diminta komentarnya, mengenai bawahannya Lurah Ciketing Udik Pak Winto, yang meminta tanda tangan langsung ke RW pada malam hari.  
Terhadap permasalahan tersebut, banyak tokoh masyarakat Bekasi mengecam cara-cara yang dilakukan para pendukung Mochtar yang menggunakan segala cara untuk menekan KPK agar bias “membebaskan” Mochtar.

Apalagi, belakangan ada pula sejum lah tokoh politisi yang mencoba menekan KPK dengan mengancam akan menutup TPA Bantar Gebang jika KPK tak melakukan penangguhan penahanan terhadap Mochtar.

Naziri,salah satu tokoh di Kecamatan Bantar Gebang juga Ketua RW 03,di Kelurahan Ciketing Udik,  mengatakan,  bahwa TPA Bantar Gebang adalah Aset Pemkot Kota Bekasi, yang telah kontrak kerjasama dengan Pemba DKI,  dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Dia menolak jika TPA Bantar Gebang jadi  bargaining politik untuk upaya pembebasan Mochtar.  :Itu tak tepat sasaran.  Biarkanlah hukum yang berbicara. andaikan Wali Kota tidak bersalah pasti juga dibebaskan,”ujarnya.

Menurutnya, masyarakat di Kecamatan Bantar Gebang akan mempertahankan TPA karena sudah merasakan hasil dari kompensasi dan banyak manfaatnya.  Dengan adanya pembuangan sampah itu yang dikelolah oleh PT.Gondang Tua, setiap tiga bulan sekali masyarakat mendapat kompensasi, Jalan-jalan di lingkungan pun sedikit demi sedikit mulai bagus. Tak lagi jalan becek karena hujan.  Di seluruh Indonesia , hanya  masyarakat Kecamatan Bantar Gebang yang dapat gaji dari Pemerintah. “Mana mungkin masyarakat membiarkan apabila TPA ada yang menutup,”tutur Naziri. (ar/man

Thursday, December 23, 2010

DPD Golkar Rembang Terancam Dibekukan

REMBANG-Kisruh di  tubuh Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat  II Partai Golkar Kabupaten Rembang makin meruncing. Konon penyebabnya kepemimpinan DPD saat ini diangap tidak layak lagi untuk menjalankan roda organisasi, sehingga Pengurusan Kecamatan (PK) Partai Golkar mengancam Memboikot kepengurusan yang ada saat ini.

Salah satu Pengurus DPD Golkar Rembang  yang namanya  enggan disebutkan  mengatakan, Kamis (23/12/2010) kepemimpinan Pengurus DPD Golkar saat ini amburadul selama dipegang oleh Ketua  H.Fadholi, Sekretaris Priyono dan Bendahara Amalia. Kesemua pengurus harian DPD tersebut tidak mampu menggerakkan mesin organisasi.

''Buktinya selama masa setahun usai Musda sampai sekarang ini belum ada konsolidasi  antara PK Partai Golkar dan DPD Partai Golkar untuk membahas kepentingan partai. Jelas ini jika  dibiarkan partai akan ambruk,'terangnya

Selain itu  dia menganggap pimpinan juga tidak mampu berkomunikasi dengan jajaran dewan pertimbangan partai maupun fraksi Parti Golkar yang ada di DPRD Rembang. Bahkan, pimpinan selalu memunculkan pertentangan bukan malah konsolidasi.

''Kantor Sekretariat  DPD Partai Golkar yang ada di jalan Pemuda juga disalahgunakan untuk hal yang tidak patut. Diduga,  ada jajaran pengurus pernah membawa masuk perempuan pemandu karaoke di sana. Jelas hal ini tidak mencerminkan representatif kepartain,''ungkapnya.

Maka dari itu,  ujar dia, pada tanggal 9 Desember lalu pihaknya melaporkan ini ke Dewan Pengurus Pusat dan selang sehari yaitu 10 Desember  melaporkan ke Dewan Pegurus Daerah I Provinsi.

''Kami mendesak kepengurusan DPD saat ini untuk dinonaktifkan, selain itu meminta untuk digelar Musda Luar biasa,''bebernya.

Dia menyebutkan, sebanyak 10 dari 14 Pengurus Kecamatan (PK) menyatakan mengambil sikap atau tuntutan, yaitu yaitu kepengurusan DPD saat ini dibekukan, Selanjutnya, segera diangkat pelaksana harian pengganti ketua saat ini, terakhir mendesak diselenggrakan Musdalub DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang.

Sementara itu saat dikonfirmasi, H. Fadholi selaku Ketua DPD Golkar Rembang enggan berkomentar mengenai hal itu. Bendahara Partai berlambang beringin tersebut Amalia juga tidak mau berkomentar. Hanya saja suata saat mereka berjanji akan menjelaskan hal itu ke publik.(Hasan