Aksi warga tersebut digelar menyusul setelah tuntutan mereka untuk mendapatkan kompensasi 15 persen dari hasil penjualan limbah proyek berupa besi dan bahan matrial seberat 356 ton dengan nominal sekitar 1,9 milyar tidak bisa direalisasikan oleh pihak manajeman PLTU setelah melalui beberapa kali melakukan audensi.
Aksi warga diawali dengan melakukan pemblokiran pintu masuk dengan mobil dan spanduk membuat sejumlah puluhan pekerja tak bisa masuk di kawasaan proyek, dalam aksi tersebut warga juga menaggih janji-janji PLTU yang selama ini tidak kunjung teralisasi, diantaranya memperkerjakan warga sekitar sesuai dengan keahlianya, mengatasi dampak debu, dan meminta pendirian tambatan prahu nelayan dan penanggulangan abrasi yang berada di sekitar area PLTU.
Moch Hakim Koordinator FMB dalam orasinya mengungkapkan, pihaknya telah bosan dengan janji-jani yang telah disampaikan oleh pihak PLTU yang tidak kunjung ada buktinya padahal warga selama 4 tahun semenjak berdirinya proyek ini selalu mendapatkan dempak buruk dari berdirinya proyek PLTU.
”Kami sudah bersabar walu tiap hari kami terkena debu batu bara yang mencemari lingkungan warga dan menyebabkan banyak warga terserang gatal-gatal dan batuk, sementar abrasi dan pengikisan tanah dilahan warga yang kian hari kian parah setelah berdirinya Jeti PLTU tidak pernah ada perhatian. Tidak hanya itu kami juga mempertanyakan janji PLTU yang akan memprioritaskan memberikan lapangan pekerjaan pada warga namun sampai saat ini hal itu tidak ada kejelasan dan perhatian sama sekali,”kesalnya.
Setelah beberapa jam orasi dan warga tak mendapatkan respon dari Menajeman PLTU, akhirmya masa geram langsung merangsek masuk dan melakukan aksi bakar ban disertai aksi dobrak pintu gerbang, namun berkat kesigapan aparat masa dapat dikendalikan, warga pun akhirnya difasilitasi bertemu dengan pihak menajemen.
Sejumlah sepuluh Perwakilan warga didamping LSM langsung ditemui Manajer Sektor PLTU Sluke, Slamet Riyanto bersama perwakilan dari yayasan pensiunan PLN, Subagyo, selaku pengelola lelang limbah.
Dalam pertemuan, Slamet mengatakan, pihaknya telah mengakomodir beberapa tuntun warga sekitar PLTU, namun karena saat ini proyek PLTU belum diserah terimakan dari pihak kontraktor ke manajeman maka tuntutan warga tersebut belum dapat direalisasikan dengan segera.”Kami tetap komitmen untuk memprioritaskan lapangan pekerjaan, kemudian dampak debu dan juga pembanguan tambatan kapal serta abrasi yang saat ini dikeluhkan warga, namun karena proyek ini belum diserah terimakan maka kami belum dapat merealisasikan keinginan itu,” katanya.
Slamet menjelaskan, untuk lapangan pekerjaan pihaknya telah merencankan akan mengalokasikan sesuai dengan keahlian warga setempat. ”Kendati memang nanti tidak dapat ditampung dengan sekala besar, para pekarja dari warga itu akan kita tempatkan sesuai porsinya yakni untuk pengamanan, cleaning service juga pekerjaan yang bersifat exsidentil. Hal itu karena unsure pekerjaan PLTU memang mayoritas mesin dengan demikian membutuhkan tenga ahli, dan hal itu akan dapat segera kami realisasikan setelah proyek ini telah diserah terimakan,” katanya.
Sementara untuk dampak debu dan dampak abrsi serta sandaran kapal, Slamet mengatakan, pihaknya mengaku untuk dampak debu memang sulit diantisipasi secara sempurna dan pihaknya hanya mampu dimiminimalisir dampaknya.
”Upaya yang saat ini kami lakukan untuk mengurangi dampak itu, kami telah melakukan penyiraman rutin dan kedepan kami juga akan melakukan penutupan pada kawasan PLTU dengan membangun Cool Seter, sementara dampak kesehatan karena PLTU adalah milik Negara, dengan demikian jika ada kesehatan warga ada yang tergangguan maka warga dapat memanfaatkan puskesmas setempat yang saat ini sudah gratis,” tandasnya.
Slamet menambahkan, sedang untuk dampak abrasi dan pembuatan tambatan kapal, Pihaknya mengaku saat ini proposal yang telah diajukan warga ke PLTU telah disampaikan pada PLN pusat untuk realisasinya.”Dengan demikian karena kami tidak berkewenangan, maka apakah nanti dapat direalisaikan hal itu terserah pusat kita hanya bisa menuggu kebijakan. Namun intinya proposal itu sudah kita sampaikan,”jelasnya.
Terkait permasalahan penjualan limbah ,Pihaknya mengaku tidak dapat berbicara banyak sebeb barang-barang limbah tersebut sudah dihibahkan pada pihak yayasan pensiunan PLN. ”Hal itu sesuai dengan peratuaran dari PLN pusat, dengan demikian karena yang ditunjuk yayasan maka untuk proses lelang dan penggunaan anggaran tersebut dikelola oleh yayasan,” terangnya.
Wakil dari pihak yayasan pensiunan PLN, Subagyo menegaskan, pihaknya tidak dapat mengakomodir tuntutan warga yang meminta kompensasi sebesar 15 persen dari hasil lelang limbah. “Selain karena memang sudah ada peruntukanya secara khusus sesuai dengan peraturan yang ada, alokasi dari lelang penggunaan anggaran tersebut juga tidak serta merta dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kerana ada prosedurnya,” katanya.
Namun demikian, terang Subagyo, karena akhir-akhir ini ada desakan warga setempat karena tengah membangun fasilitas umum masjid, setalah warga mengajukan proposal dari pihak pusat memberikan kebijakan khusus.”akhirnya memutuskan hanya mengalokasikan memberikan Rp 20 juta untuk uang keamanan bagi perwakilan empat desa sekitar PLTU dan Rp 50 juta untuk sumbangan pembangunan masjid. Dengan demikian pada intinya jika harus mengalokasikan jumlah yang lebih apalagi sampai 15 persen hal itu sulit untuk diakomodir pusat,”pungkasnya.
Setelah mendapatkan penjelasan dan kejelasan terkait tuntunan mereka dari menejeman, masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (hasan)
